Repelita Jakarta - Denny Indrayana menyampaikan rencana membawa sengketa mengenai keabsahan syarat pendidikan Cawapres Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Rencana tersebut disampaikan Denny melalui akun Threads @dennyindrayana99 pada 5 September 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam unggahannya, Denny menyatakan telah memperoleh kesediaan FPP TNI untuk mengawal rencana pengajuan perkara yang berkaitan dengan keabsahan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.
“Terima kasih saya kepada FPP TNI atas kesediaannya mengawal rencana sengketa Keabsahan Syarat Pendidikan Cawapres Gibran ke Mahkamah Konstitusi. Insya allah kita ajukan di hari Kamis, 10 September 2026.”
“Tegakkan etika moral dan konstitusi bernegara.”
“Salam Integritas!”
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan sejumlah tanggapan pengguna Threads yang mengambil posisi berbeda terhadap rencana tersebut.
Salah satunya datang dari akun @riekhwan_khan yang memberikan komentar bernada keras sekaligus menyebut tawaran uang dalam unggahannya.
“Iblis seperti anda
[@dennyindrayana99]
mau jatuhkan gibran modal isu murahan, gw kasih 2 milyar loe kalo bisa makzulkan gibran🤣🤣🤣”
Sementara itu, akun @tutyhinda menyatakan dukungan terhadap gagasan pemakzulan melalui komentar singkat.
“#MakzulkanGibran.”
Komentar lain datang dari akun @jauhariatmoko yang menilai status Gibran sebagai wakil presiden tidak akan berubah meskipun terdapat pihak yang menginginkannya dijatuhkan.
“Anjing menggonggong.. Gibran tetap Wakil Presiden..🤭🤭🤭😂😂😂🤣🤣🤣”
Akun @maxieellia juga memberikan pandangan berbeda dengan menilai adanya pihak yang ingin menjatuhkan Gibran sebagai tanda bahwa posisi wakil presiden tersebut dianggap memiliki pengaruh.
“Terbukti gibran itu di takuti sampai orang2 ini ingin menjatuhkan dia, tp biasa orang baik tidak di sukai iblis.”
Rangkaian unggahan itu memperlihatkan adanya perbedaan respons publik di media sosial terhadap rencana sengketa yang disebut akan dibawa ke MK.
Di satu sisi, Denny menyatakan perkara tersebut berkaitan dengan keabsahan persyaratan pendidikan Cawapres Gibran serta dikaitkan dengan persoalan etika dan konstitusi.
Di sisi lain, sejumlah pengguna Threads justru merespons dengan dukungan, penolakan, hingga komentar bernada provokatif terhadap pihak yang terlibat.
Adapun rencana pengajuan pada 10 September 2026 masih merupakan pernyataan Denny mengenai langkah hukum yang akan ditempuh, sehingga substansi perkara, dasar permohonan, serta sikap resmi Mahkamah Konstitusi baru dapat diketahui setelah pengajuan dilakukan dan dokumen perkaranya tersedia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
