Repelita [Jakarta] - Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, secara terbuka melayangkan surat peringatan penting kepada Presiden Prabowo Subianto melalui platform digital.
Langkah penyampaian pesan lewat ruang publik maya tersebut dipilih agar substansi gagasan dapat langsung sampai tanpa hambatan birokrasi istana.
ADVERTISEMENT
Saya menyampaikan pandangan ini melalui ruang publik, saya tidak mengirimkannya secara pribadi karena khawatir tidak pernah sampai kepada bapak, ujar Denny.
Ia menyoroti tantangan terbesar yang kerap dihadapi oleh seorang kepala negara akibat pembatasan akses informasi dari lingkungan sekitar.
Salah satu masalah terbesar menjadi Presiden adalah tidak semua informasi bisa sampai apa adanya.
Daya kerja Istana mungkin berbeda pada setiap masa ke Presidenan, sebutnya.
Menurutnya, mekanisme pembatasan berlapis di lingkungan istana bukan sekadar memilah pihak yang bisa menghadap, melainkan juga menyaring laporan yang masuk.
Tetapi satu hal yang saya yakini tetap sama Istana menyaring siapa yang boleh bertemu Presiden tapi juga menyaring informasi yang sampai ke Presiden, jelasnya.
Penyaringan berlapis tersebut dinilai berisiko tinggi karena berpotensi merusak kemurnian data faktual yang diterima oleh pemimpin tertinggi negara.
Penyaringan informasi itulah yang berbahaya, kebenaran yang disaring perlahan-lahan dapat berubah menjadi kebenaran yang dimanipulasi data yang diolah terlalu jauh dapat membuat Presiden mengambil keputusan yang keliru, terangnya.
Ia lantas meminta kepala negara agar bersikap teliti dalam meminta laporan statistik resmi dari lembaga yang berwenang demi menjaga akurasi kebijakan.
Misalnya, pertumbuhan ekonomi dan angka-angka penting lainnya menurut BPS.
Tolong dicek betul Pak, mintalah data sebenarnya, paparnya.
Peringatan tegas turut disampaikan agar pemerintah pusat tidak terjebak dalam pengambilan keputusan fatal akibat sajian data fiktif atau hasil manipulasi.
Lebih baik Bapak tahu angka sebenarnya, meskipun pahit, daripada disodori data yang salah, apalagi diolah.
Kalau statistik yang ilmu pasti saja angkanya dikorupsi, maka yakinlah Republik akan menuju arah kebijakan yang keliru, tuturnya.
Selain menyoroti arus informasi istana, ia juga sempat mengulas dinamika tata letak kursi kenegaraan dalam rapat kabinet paripurna yang menyita perhatian publik.
Hari ini kita bahas soal konstitusi, yaitu bagaimana caranya memberhentikan Wakil Presiden, paparnya.
Pengaturan posisi duduk yang dinilai tidak lazim tersebut dipandang sebagai preseden langka sepanjang sejarah perjalanan ketatanegaraan republik ini.
Sependek ingatan saya, ini baru pertama kali dalam sejarah republik.
Karena itu, ini adalah peristiwa ketatanegaraan yang langka dan sangat penting, terangnya.
Ia menilai aspek protokoler semacam itu menyimpan implikasi serius sehingga tidak boleh dianggap sekadar persoalan teknis pengaturan ruangan rapat.
Tindakan itu sebenarnya punya makna dan konsekuensi protokoler ketatanegaraan yang serius, ujarnya.
Alasan teknis yang sempat dikemukakan pihak istana dinilai tidak memadai untuk menepis implikasi politis dari peristiwa tata letak tersebut.
Posisi duduk Wakil Presiden yang tidak berdampingan dengan Presiden bukan semata soal teknis rapat.
Kalau demikian alasannya, maka itu harus dikoreksi, pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
