Repelita Samarinda - Demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan masyarakat dan mahasiswa mengguncang Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (21/4/2026) kemarin.
Aksi yang bergerak dari Gedung DPRD Kaltim hingga Kantor Gubernur itu sempat memanas dan berakhir dengan situasi ricuh pada sore hari.
ADVERTISEMENT
Di balik aksi tersebut, sejumlah fakta menarik menjadi perhatian publik, mulai dari tuntutan massa hingga respons politik DPRD.
Aksi ini diikuti oleh beragam elemen, mulai dari mahasiswa hingga kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim.
Massa lebih dulu berkumpul di Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center sebelum bergerak secara konvoi menuju Gedung DPRD Kalimantan Timur.
Sejak pagi hari, kawasan sekitar lokasi aksi sudah dipadati peserta demonstrasi yang datang membawa berbagai spanduk.
Mereka menyuarakan tuntutan secara bergantian melalui pengeras suara yang telah disiapkan.
Dalam aksi tersebut, demonstran menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah.
Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai tidak pro rakyat.
Massa juga menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim.
Selain itu, mereka mendesak penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Bukan hanya isu umum, para demonstran secara khusus mengkritisi beberapa pos belanja daerah yang dianggap bermasalah.
Di antaranya adalah pengadaan mobil dinas mewah dan renovasi rumah jabatan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Orasi dari berbagai perwakilan massa terus berlangsung sepanjang jalannya demonstrasi tanpa henti.
Desakan massa mendapat respons politik yang cukup positif dari DPRD Kalimantan Timur.
Tujuh fraksi di parlemen daerah menyatakan sepakat untuk menggulirkan hak angket sebagai bentuk tindak lanjut tuntutan massa.
Fraksi yang menyatakan dukungan tersebut yakni Golkar, PDI-P, Gerindra, PKB, PAN-Nasdem, Demokrat-PPP, dan PKS.
Kesepakatan itu disampaikan langsung oleh pimpinan DPRD di hadapan para demonstran yang memadati area gedung.
Meskipun menyatakan dukungan secara politik, DPRD menegaskan bahwa hak angket tidak bisa langsung diputuskan di lokasi aksi.
Tahapan selanjutnya akan dibahas melalui rapat pimpinan serta mengikuti tata tertib yang berlaku di DPRD Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, tidak hadir dalam pertemuan dengan massa karena disebut sedang menjalankan agenda kedinasan di luar daerah.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar, Husni Fahruddin, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kinerja DPRD yang belum maksimal.
Ia juga mengakui bahwa fungsi pengawasan DPRD selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya.
Usai dari Gedung DPRD, massa kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Menjelang sore hari, situasi mulai memanas hingga terjadi aksi saling lempar dan pembakaran di sekitar lokasi.
Aparat kepolisian kemudian menurunkan water cannon untuk membubarkan massa dan mengendalikan keadaan yang semakin tidak kondusif.
Di tengah situasi tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, disebut berada di kantor namun tidak menemui massa.
Ia juga tidak memberikan keterangan apa pun kepada awak media yang meliput jalannya demonstrasi.
Jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai sekitar 4.000 orang yang memenuhi Jalan Gajah Mada.
Massa membentang hampir sepanjang satu kilometer hingga kawasan Teras Samarinda.
Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, aparat menurunkan lebih dari 1.700 personel gabungan dari berbagai satuan.
Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Rudy Mas'ud menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk massa aksi dan aparat keamanan.
Rudy mengatakan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Ia juga menilai aksi tersebut sebagai bahan evaluasi yang berharga bagi pemerintah daerah ke depan.
Dalam keterangannya di Samarinda pada Rabu (22/4/2026), Rudy menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa dan masyarakat.
Ia juga berterima kasih kepada unsur TNI-Polri yang ikut menjaga situasi tetap terkendali hingga aksi selesai.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, serta TNI-Polri yang telah menjaga situasi keamanan hingga berakhirnya penyampaian aspirasi," kata Rudy.
Rudy berharap masyarakat tetap mengambil peran aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Benua Etam.
Menurut dia, kritik dan masukan publik menjadi elemen penting dalam mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Ia menilai suara masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi yang efektif demi mempercepat pembenahan di lingkungan Pemprov Kaltim.
"Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa arah masa depan takdir Provinsi Kalimantan Timur berada di tangan para generasi muda yang peduli," ungkap Rudy mengakhiri pernyataannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
