Repelita Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Dedi Sitorus, memberikan klarifikasi terbuka mengenai ketegangan yang terjadi antara dirinya dengan Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, dalam sebuah forum kedinasan.
Pernyataan bernada tegas tersebut disampaikan langsung melalui sebuah unggahan video yang disiarkan pada Kamis, 17 September 2026.
ADVERTISEMENT
Melalui saluran resmi di kanal YouTube, Dedi Sitorus membeberkan kronologi lengkap peristiwa guna meluruskan simpang siur informasi yang beredar di kalangan jurnalis maupun publik luas.
Insiden adu argumen tersebut bermula saat rombongan Komisi II DPR RI tengah melaksanakan agenda kunjungan kerja spesifik ke wilayah Sumatra Utara bersama pihak Kementerian ATR/BPN.
Pertemuan formal tersebut sejatinya dirancang khusus guna membahas upaya mendongkrak pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang terkait dengan sektor pertanahan.
Dedi Sitorus menjelaskan bahwa forum tersebut mendadak berjalan kurang lazim karena turut dihadiri oleh jajaran kepala daerah yang langsung menyuarakan polemik di luar agenda utama.
Para kepala daerah yang hadir justru mendesak pembahasan mengenai konflik lahan hak guna usaha milik PTPN yang dinilai tidak selaras dengan esensi kunjungan spesifik hari itu.
Melihat jalannya rapat yang mulai keluar dari substansi pokok, Dedi Sitorus lantas berinisiatif memberikan peringatan mengenai keterbatasan waktu forum yang hanya berdurasi sekitar dua jam.
Dirinya menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria yang telah menahun tersebut tidak akan bisa dituntaskan jika hanya melibatkan satu komisi di legislatif secara sepihak.
Penyelesaian konflik eks lahan HGU memerlukan kehadiran serta sinergi lintas sektoral seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, hingga Holding PTPN.
Namun, langkah Dedi Sitorus dalam mengingatkan tata kelola persidangan tersebut justru direspons secara reaktif dan emosional oleh Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution.
Ia menyebut sang gubernur tiba-tiba memotong pembicaraan dengan nada nyolot serta memprovokasi para bupati dan wali kota untuk segera bergegas meninggalkan ruangan rapat.
Dedi Sitorus menilai sikap reaktif Bobby Nasution kemungkinan dipicu oleh situasi psikologis yang sedang tidak tenang akibat adanya persoalan hukum internal di lingkungan kerjanya.
Kondisi tersebut diduga berkaitan erat dengan momentum operasi penindakan dari komisi antirasuah yang baru saja menyasar rumah kediaman Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatra Utara.
Klarifikasi terbuka yang disampaikan oleh Dedi Sitorus ini pun langsung menuai atensi serta beragam tanggapan dari para warganet di kolom komentar platform digital tersebut.
Seorang pengguna media sosial menyuarakan dukungannya dengan menuliskan kalimat, "Mantap Pak Dedi cerdas dan juga berpengalaman Tetaplah bersuara demi kebenaran Sudah waktunya koruptor diberantas itu kelompok Muliono diperiksa KPK Cuma sayangnya KPK masih kelompok Muliono Makanya masih grupnya Muliono susah kayaknya diproses Tidak bakalan diproses untuk geng Solo KPK-nya masih titipan Moliono."
Komentar lain dari masyarakat juga mendesak adanya ketegasan penegakan hukum tanpa pandang bulu dengan menyampaikan aspirasi, "Saya minta tolong pada Bapak Presiden perintahkanlah KPK tangkap para koruptor termasuk Bobi."
Sentimen serupa terkait latar belakang kepemimpinan daerah di wilayah tersebut turut diutarakan oleh netizen lain yang menuliskan opini, "Mantap kecerdasan Pak Dedi Begini jadinya kalau gubernur karbitan Harusnya yang jadi gubernur Sumut itu adalah Pak Edi Rahmayadi Kenapa rakyat malah memilih karbitan sayang banget Akhirnya begitulah lingkaran Termul-termul Mustahil gubernur tak tahu korup bawahannya Pasti ada setoran Buah-buahan kalau matangnya di kapit memangnya rasanya hambar Tidak enak."
Selain itu, ketegasan sikap politisi tersebut dalam menghadapi tekanan di forum formal mendapat apresiasi tersendiri dari warga digital melalui pernyataan tertulis, "Ini baru orang Batak tegas dan tidak akan pernah merasa takut untuk memperjuangkan kebenaran Segeralah periksa Bobi Mantap Pak Dedi Mantap memang seorang Pak Dedi Siorus kader PDP sedikit cerdas beda dari barisan termol raja garong-garong Asbun yang seorang Bobina Sution dari Sumut seolah-olah tidak menyukai partai tertentu dan juga tidak berkualitas Si Bobi merasa negara milik keluarga Dan sayangnya KPK kepolisian dan Kapolri dan presiden kita Kapolri yang ngangkat Jokowi Presiden kita harus kita hasil korupsi Jokowi."
Sebagai penutup, rangkaian pandangan kritis dari publik internet ditutup oleh sebuah komentar yang menyoroti fungsi pengawasan legislatif dengan bunyi pesan, "yang jadi masalah berani tidak punya nyali tidak Aparat penegak hukum Pemberantasan korupsi memeriksa atau menyelidiki dan menjadikan tersangka apalagi menangkap Bobi kesayangan Muliono yang ada saja orang-orang kepercayaan dan kesayangan geng Muliono yang jelas jelas terindikasi korupsi kaya Erlangga Bahlil Zulbudi Ari Kof Fahrian Kamil dan lain-lain sampai sekarang aman tidak tersentuh hukum yang ada malah aparat penegak hukum ikut melindungi dan menutup-nutupi keterlibatan data di dalam korupsinya Lanjut Bang Dedi Sitorus Demi kebenaran emang tugas DPR yang mewakili rakyat agar rakyat tidak dirugikan Gubernur Karbita tidak egaliter kurang tangkap emosional tidak menghargai tugas DPR So punya dekingan." (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
