Repelita Jakarta - Tindakan kepala daerah wilayah tatar sunda yang menemui perwakilan pengunjuk rasa asal Jawa Tengah kini tengah menuai perbincangan hangat.
Langkah taktis tersebut memicu penilaian miring dari pakar akademisi karena sang pejabat dinilai terlalu jauh mencampuri problematika di luar yurisdiksi kepemimpinannya.
ADVERTISEMENT
Momentum pertemuan tersebut terjadi setelah sekelompok masyarakat mendatangi ibu kota negara demi menyuarakan pengesahan regulasi penyitaan harta para pelaku rasuah.
Kehadiran figur pemimpin itu dalam lingkaran konflik tersebut memicu tanggapan kritis dari Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Bandung (Unisba), Fadhli Muttaqien.
Fadhli menilai manuver politik tersebut sengaja dilakukan agar konstelasi nama sang tokoh tetap eksis dalam pusaran diskursus skala nasional.
"Kang Dedi ini ingin masuk atau ingin merangsek ke dalam pembicaraan publik agar bisa terlihat secara publik. Maka Kang Dedi perlu untuk hadir dalam persoalan-persoalan nasional," ujar Fadhli.
Pengamatan mendalam terhadap pola pergerakan ini mengindikasikan adanya upaya terselubung untuk mendongkrak popularitas personal demi kepentingan taktis masa depan.
Pejabat bersangkutan dianggap memiliki kecenderungan tinggi untuk muncul di tengah area konflik yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab kedinasannya.
Padahal, sang kepala daerah memikul kewajiban utama untuk menyelesaikan tumpukan problematika lokal yang masih mendera masyarakat di wilayahnya sendiri.
Melihat ketimpangan fokus tersebut, pengamat komunikasi politik tanpa ragu menyebut tindakan sang tokoh sebagai sebuah kekeliruan koordinasi atau pelanggaran batas.
"Nah, kalau kita berbicara dalam ranah kepemerintahan daerah, tentu apa yang dilakukan Kang Dedi ini terlalu mengurusi isu-isu atau permasalahan yang bukan permasalahan kedaerahan," kata Fadhli.
Ia menggarisbawahi bahwa konsentrasi kerja sang pemimpin cenderung bias ke arah urusan pusat sehingga mengabaikan amanat pembangunan daerah asal.
"Tentu ini kalau kita katakan offside, ya tentu ini offside. Karena memang ini terlalu ngurus nasional, tetapi di dalamnya sendiri atau di daerahnya sendiri ini tidak terurus," sambungnya.
Kendati demikian, fenomena penetrasi ke isu-isu strategis pusat dipandang sebagai strategi yang wajar dalam rangka memperluas jangkar pengaruh politik luar.
Aktivitas tersebut dipandang mampu menjaga momentum publisitas figur bersangkutan agar tetap mendapat sorotan kamera dan perhatian dari publik luas.
"Ini sebagai langkah progresif yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi untuk hadir di ruang-ruang publik secara nasional," ujar Fadhli.
Walau begitu, kegemaran mengurusi perkara eksternal wajib dikontrol ketat agar tidak memicu kekecewaan mendalam dari konstituen utama di daerah asal.
Kegagalan membagi prioritas kerja dikhawatirkan dapat menggerus modal sosial berupa tingkat kepatuhan dan kepercayaan masyarakat lokal secara drastis.
"Ini akan membuat masyarakat Jawa Barat menjadi yang awalnya trust menjadi distrust," tandas Fadhli.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
