Repelita Jakarta - Mantan Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto buka suara menanggapi polemik munculnya dokumen kerja bertajuk Nomination Nobel Peace Prize 2026 yang mengikutsertakan nama Presiden Prabowo Subianto di jejaring sosial.
Ia menduga kuat bahwa penyusunan draf akademis yang ramai diperbincangkan publik tersebut sengaja dirancang oleh pihak tertentu yang memiliki tendensi personal.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, aksi pengunggahan naskah tersebut sangat berpotensi dilakukan oleh oknum yang hendak berburu keuntungan maupun mengincar perhatian di lingkup kekuasaan.
"Paper-paper itu dibuat oleh orang-orang yang kemungkinan cari muka," ujar Dede.
Ia menilai pihak penyusun draf memiliki ekspektasi tertentu jika aksi pembuatan dokumen tersebut berjalan tanpa hambatan hingga mendapat respon positif.
"Kalau berhasil, minimal dapat nama atau jabatan. Sayangnya sudah kebongkar," lanjutnya.
Dede mengungkapkan telah melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah pihak internal untuk mengonfirmasi kebenaran proses penerbitan naskah tersebut.
Dari penelusuran tersebut, ia memastikan bahwa Kepala Negara sama sekali tidak pernah mengeluarkan instruksi, memberikan izin, maupun menyetujui pengajuan dokumen ke ajang Penghargaan Nobel Perdamaian.
"Saya sudah cek langsung ke beberapa sumber. Presiden tidak tahu-menahu, tidak memerintahkan, tidak memberi izin, apalagi menyetujui pembuatan paper agar dapat Nobel," tegas Dede.
Selain dugaan tindakan pemburu jabatan, Dede mencurigai adanya skenario kedua yang bertujuan merusak reputasi pimpinan negara lewat pembentukan persepsi publik.
"Atau bisa juga ini sengaja dibuat untuk mendegradasi Presiden, paper dikirim seolah-olah atas nama beliau, lalu dibocorkan ke medsos biar citranya jelek," katanya.
Ia mengamati pola propaganda tersebut memiliki kemiripan dengan trik pengkondisian opini yang sempat merebak beberapa waktu lalu.
"Mirip pola survei tandingan yang beberapa hari lalu juga sempat viral," imbuhnya.
Dede lantas menjabarkan tata cara pendaftaran calon peraih Nobel Perdamaian yang menerapkan syarat serta kerahasiaan tingkat tinggi.
Ia menegaskan publikasi draf pada situs terbuka seperti SSRN sama sekali tidak memiliki bobot keabsahan formal sebagai ajuan kandidat.
"Nominasi Nobel Perdamaian itu mekanismenya ketat dan rahasia. Bukan asal unggah paper di SSRN lalu klaim ajuan Nobel. Apalagi yang masih ketinggalan prompt AI-nya," ucap Dede.
Ia menerangkan bahwa platform tempat naskah tersebut diunggah hanyalah wadah bagi karya tulis awal dan bukan jurnal ilmiah yang melewati tahap penelaahan pakar.
"SSRN adalah platform working paper/preprint, bukan jurnal peer-reviewed resmi, dan dokumen semacam ini bukan mekanisme nominasi resmi Nobel," jelasnya.
Penetapan nama pencalonan Nobel ditegaskannya hanya dapat dikirimkan oleh entitas resmi berwenang seperti tokoh parlemen, pejabat negara, maupun akademisi senior.
"Mekanisme nominasi Nobel Perdamaian sebenarnya ketat. Hanya pihak yang berwenang yang boleh mengirim nominasi formal ke Norwegian Nobel Committee. Nominasi bersifat rahasia selama 50 tahun," katanya.
Oleh karena itu, tindakan mengunggah naskah tanpa legitimasi ataupun persetujuan pihak terkait otomatis ditolak oleh komite penyelenggara.
"Paper yang diunggah di SSRN atau platform publik lainnya tidak otomatis menjadi nominasi yang valid. Self-nomination, atau mengatasnamakan orang lain tanpa izin, juga tidak diakui," tambahnya.
Dede mengajak seluruh masyarakat agar tidak menghabiskan energi untuk mengulas dinamika yang tidak bersumber dari kebijakan resmi pemerintah.
Masyarakat diharapkan lebih memprioritaskan pemantauan langsung terhadap kinerja serta efektivitas program pembangunan yang sedang berjalan.
"Jangan sampai Anda menggiring opini oleh isu remeh yang jelas-jelas bukan program resmi. Fokus saja kritik kerja pemerintahan yang sedang berjalan," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
