Repelita [Jakarta] - Sorotan tajam dilayangkan oleh seorang legislator komisi pemerintahan dalam negeri terhadap maraknya kasus pengeroyokan yang berakhir pada kematian korban jiwa.
Peristiwa pengeroyokan tragis yang menimpa seorang warga di Tabanan, Bali, dengan tuduhan pencurian ayam diangkat dalam rapat kerja gabungan.
ADVERTISEMENT
Kasus memilukan tersebut dijadikan contoh nyata atas kelalaian serta absennya kehadiran negara dalam melindungi keselamatan warganya.
“Ini di Tabanan. Kabarnya Bapaknya sudah 3 hari nggak pulang, cari uang beli beras dan bayar uang sekolah anak. Mati konyol. Seperti ayam potong, Pak, memperlakukan massa. Bapak-bapak pejabat ini, bayangkan kalau anak Bapak,” tutur Deddy Sitorus.
Pemerintah daerah dinilai gagal total karena membiarkan tindakan penganiayaan massal berlangsung hingga berjam-jam tanpa adanya unsur aparat atau pejabat yang hadir melerai.
Tanggung jawab perlindungan rakyat ditegaskan bukan hanya domain kepolisian atau militer semata, melainkan kewajiban kolektif para kepala daerah.
“Apakah kita mau menyalahkan Polisi, TNI? Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, Pak, terutama kepala daerah. Di sini negara gagal, Pak. Pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati, tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana,” sambungnya.
Mendagri Tito Karnavian yang mendengarkan paparan tersebut langsung memberikan respons dengan menanyakan afiliasi politik kepala daerah di wilayah terjadinya insiden.
“Persis yang disampaikan oleh tadi oleh Bapak Deddy Sitorus. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Tadi beliau menyampaikan ada memang contoh video empat yang tadi viral memang ya. Salah satunya di Tabanan itu Pak Deddy,” kata Tito merespons.
“Tapi saya mohon bantuan juga kepada Pak Deddy, tadi kami pertanyakan di mana kepala daerahnya. Dan tolonglah juga, mohon maaf joke aja ini Pak. Saya tadi cek, siapa ini kepala daerahnya ya, Tabanan. Dari partai mana itu? Pak Tolong Pak, Bapak ingatkan juga yang bersangkutan,” tambah Tito.
Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak legislatif memberikan klarifikasi bahwa pemerintah kabupaten setempat sebenarnya bergerak cepat memberikan santunan pascakejadian.
Kendati demikian, kementerian tetap menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan preventif agar insiden pengeroyokan serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
