Repelita Jakarta - Pembawa acara siniar terkemuka Deddy Corbuzier secara terbuka mengungkapkan penyesalan mendalamnya lantaran sempat memberikan pembelaan masif terhadap program Makan Bergizi Gratis.
Kekecewaan komprehensif atas tata kelola program andalan rezim penguasa tersebut diutarakannya saat berdialog bersama akademisi hukum tata negara Feri Amsari dalam tayangan digital tertanggal 11 Mei 2026.
ADVERTISEMENT
Mantan pesulap profesional tersebut menilai gagasan pemenuhan nutrisi anak sekolah pada mulanya sangat idealis namun dirinya mengaku terpukul melihat carut-marut implementasi taktis di lapangan.
“Waktu itu saya bela mati-matian program MBG, karena menurut saya pribadi pada saat itu program ini mulia banget,” ujar Deddy yang kini memiliki 25 juta subscriber di akun youtube miliknya.
Ia bersama narasumbernya bersepakat bahwa mayoritas produk kebijakan eksekutif seringkali terlihat indah di atas kertas namun kerap berujung berantakan akibat buruknya sistem eksekusi birokrasi.
Kondisi tersebut dipertegas oleh draf argumentasi sang ahli hukum yang merefleksikan penolakannya terhadap pembangunan proyek strategis nasional di Kalimantan akibat buruknya prosedur pemindahan.
“Karena cara mewujudkannya itu saya nggak suka,” katanya.
Meskipun menyetujui substansi pemenuhan gizi dasar bagi generasi muda, sang pembuat konten menyayangkan minimnya petunjuk teknis serta lemahnya pengawasan ketat dari badan otoritas pusat.
“Essentially memang bagus program ini, namun melihat di lapangan, supply chain yang berantakan, anggaran bocor di lapangan, nggak ada piloting,” ujar Deddy.
Rantau sirkulasi logistik yang tidak terintegrasi dituding menjadi pemicu utama potensi terjadinya kegagalan target capaian serta memperlebar celah kebocoran fiskal yang merugikan keuangan negara.
Kekesalan sang pesohor memuncak pasca viralnya visualisasi oknum mitra badan pelaksana yang secara demonstratif memamerkan upah harian fantastis di akun sosial media tanpa adanya tindakan sanksi.
Potret kemewahan sepihak di tengah keterbatasan pasokan makanan tersebut dinilai menjadi bukti otentik rapuhnya sistem kendali mutu internal yang wajib segera dievaluasi total oleh presiden.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
