Repelita [Jakarta] - Perdebatan tajam muncul antara Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan Feri Amsari dan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat Suroto mengenai konsep Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Kedua tokoh tersebut saling mengemukakan pandangan berbeda dalam sebuah diskusi publik yang berlangsung Kamis 30 Juli 2026.
ADVERTISEMENT
Suroto menegaskan bahwa program tersebut berpijak pada mazhab tertentu yang menekankan pemerataan.
Dia menyatakan, "Saya sebut sebagai mazhab persemakmuran bersama. Jadi Presiden Prabowo ini ingin menerjemahkan bahwa ekonomi itu boleh tumbuh tapi jangan hanya segelintir kelompok serakah."
Menurutnya, kondisi koperasi selama ini sangat lemah karena terhimpit sistem yang ada.
Suroto mengutip data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan kontribusi usaha koperasi sangat minim.
Dia mengatakan, "Bahwa data BPS itu turnover bisnis dari kooperasi ini tidak lebih dari 1%. Mau dibiarkan seperti ini terus? Mau dibiarkan kooperasi sebagai soko guru ekonomi ini ditelantarkan terus? Kemudian apa yang akan terjadi di dalam sistem kooperasi kalau tidak ada upaya pemerintah sebagai affirmative action untuk merubah struktur ekonomi?"
Suroto menilai pemerintah kini berupaya mengubah struktur tersebut agar koperasi tidak lagi terpinggirkan.
Dia menambahkan, "Rp131.000 itu kenapa turnover bisnisnya atau omsetnya itu hanya 1% itu? Itu karena mereka ini bekerja berada di dalam sistem, yaitu tadi kooperasi yang dilemahkan oleh sistem kapitalis. Nah pemerintah sekarang ini, pemerintah Prabowo ini ingin mendekonstruksi ini."
Sementara itu Feri Amsari menilai gagasan kolektivitas yang dijanjikan tidak tampak dalam pelaksanaan program.
Dia menegaskan, "Pilihan kolektivismen itu tidak tampak di dalam pendirian koperasi merah putih, mana kolektivitas itu."
Feri menilai persoalan utama terletak pada proses perencanaan yang dianggap belum matang.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memperkuat koperasi yang sudah ada terlebih dahulu dibanding membentuk yang baru.
Feri juga menyoroti pola pengambilan kebijakan yang dinilainya kurang didasarkan pada kajian mendalam.
Dia mengungkapkan, "Saya agak khawatir dengan gagasan-gagasan yang muncul di presiden. Lebih kepada faktor wangsit saja. Misalnya MBG dikatakan itu wangsit dari Pak Presiden. Jangan-jangan Koperasi Merah Putih juga wangsit gitu ya. Universitas Republik Indonesia juga wangsit. Kenapa alat ukur melihatnya wangsit? Karena memang nihilnya perencanaan."
Feri menilai program ini berpotensi hanya menguntungkan kelompok tertentu meski digagas atas nama rakyat.
Dia menyatakan, "Jadi bagi saya ini adalah proyek yang mau digadang-gadangkan atas nama rakyat. Tetapi yang untung tetap segelintir orang. Sama persis dengan MBG juga."
Lebih jauh Feri menilai konsep yang diterapkan belum memenuhi prinsip dasar koperasi yang sejati.
Dia mengatakan, "Bagi kita ini proyek militer lah. Agrinas kan bagian dari militeristik ini. Ini kan hanya koperasi-koperasian, pura-puranya koperasi."
Suroto membantah sejumlah kritik tersebut dengan menekankan tujuan perluasan kepemilikan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, seluruh warga desa otomatis menjadi bagian dari koperasi karena pembentukannya menggunakan dana negara.
Suroto juga menyinggung persoalan distribusi barang bersubsidi yang selama ini dikuasai pihak tertentu.
Dia menjelaskan, "Justru melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih supaya ada kendali masyarakat yang selama ini Bung FerI pun sebagai intelektual sampai tidak tahu kalau ada mafia kartel yang menguasai barang-barang subsidi ini. Dan ini ingin dibongkar, dirombak melalui sistem demokrasi, ekonomi, koperasi dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto."
Feri menanggapi dengan menekankan bahwa Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Dia menjawab, "Bilang kepada Presiden Anda, dia punya kuasa. Dia bisa menyelesaikan kartel BUMN."
Perdebatan ini mencerminkan perbedaan sudut pandang mengenai arah kebijakan ekonomi kerakyatan yang sedang dijalankan.
Suroto menekankan pentingnya langkah afirmatif pemerintah untuk mengubah struktur yang ada.
Sementara Feri menekankan perlunya perencanaan yang lebih solid agar program benar-benar memberi manfaat luas.
Kedua pihak tetap mempertahankan argumentasi masing-masing tanpa mencapai titik temu dalam diskusi tersebut.
Isu seputar Koperasi Desa Merah Putih dipastikan akan terus menjadi perhatian publik seiring implementasi program di lapangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
