Repelita [Jakarta] - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menuai sorotan tajam publik, terutama terkait efektivitas dan transparansi pengelolaannya.
Berbagai kalangan mendesak pemerintah agar lebih memprioritaskan anggaran untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, daripada sekadar mengejar kuantitas penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
Salah satu netizen dengan nama akun Muhammad Farid Maricar menyampaikan kritik keras terkait potensi penyelewengan dana dalam program tersebut melalui media sosial.
Menurutnya, anggaran program sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, bukan justru mengalokasikan dana bagi mereka yang sudah berkecukupan.
"Seharusnya MBG tuh membantu untuk membantu ekonomi rakyat kecil, maka seharusnya fokusnya ke rakyat kecil yang memang susah makan dari sononya. Anak orang kaya ngapain diatur cuma 10-15k sekali makan? Syukur-syukur kalau nggak kena alergi anak orang kaya dikasih makan harga segitu," tulisnya.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) terlihat mulai melakukan penyesuaian strategi setelah adanya kritik terkait efisiensi anggaran.
Sebagaimana terlihat pada image_b4d048.png, BGN kini mengambil kebijakan untuk melakukan moratorium pembangunan dapur baru dan lebih memilih mengoptimalkan kantin sekolah yang sudah ada.
Langkah efisiensi ini mencakup penghentian sementara pendaftaran dapur baru serta upaya memprioritaskan penyaluran nutrisi ke daerah-daerah terpencil.
Langkah ini diapresiasi oleh banyak pihak yang sejak awal mengharapkan agar program tersebut tidak menjadi ajang proyekan semata yang rawan korupsi.
"Kalau bisa fokus dan memotong anggaran dapur gini kan programnya bisa tepat sasaran. Semoga ke depannya MBG menjadi jauh lebih baik lagi," lanjut netizen tersebut dalam unggahannya.
Publik berharap kebijakan baru ini dapat benar-benar memastikan program makan bergizi tepat sasaran serta bebas dari praktik yang hanya menguntungkan segelintir pihak. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
