Repelita [Jakarta] - Pengamat militer dan intelijen Connie Rahakundini Bakrie melontarkan kritik menohok mengenai kondisi politik nasional serta arah dinamika kekuasaan negara.
Dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Connie menyoroti langkah politik mantan presiden Joko Widodo yang dinilai melanggengkan dinasti politik serta dampaknya terhadap iklim demokrasi dan netralitas TNI.
ADVERTISEMENT
Sikap politik Presiden ke-7 Indonesia tersebut dinilai berpotensi merusak iklim demokrasi sekaligus mengancam netralitas jajaran aparat pertahanan negara.
Kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam kepemimpinan nasional dipandang justru memberi dampak negatif bagi posisi politik presiden.
Rekam jejak panjang serta besarnya dukungan koalisi partai sebenarnya sudah menempatkan posisi Prabowo pada titik aman tanpa harus bergandengan dengan putra sulung Jokowi.
"Menurut saya, Pak Prabowo malah akan terganggu dengan kehadiran Dek Gibran yang caranya salah. Caranya mengobrak-abrik konstitusi dan MK membuat publik gelisah," ujar Connie.
Keputusan lembaga peradilan konstitusi terkait ambang batas usia pencalonan pimpinan nasional telah memicu gelombang kekecewaan mendalam di tengah masyarakat.
Dampak gejolak sosiologis di ruang publik bahkan mulai memicu perbandingan situasi dengan masa menjelang gerakan Reformasi 1998.
Connie turut memberikan peringatan keras terkait wacana percepatan pergantian pucuk pimpinan di tubuh Tentara Nasional Indonesia.
Institusi militer beserta kepolisian diminta secara tegas untuk tidak diseret dalam pusaran kepentingan politik praktis maupun skenario kekuasaan.
Prabowo diharapkan mampu membentengi benteng pertahanan negara dari intervensi politik agar kasus serupa di Mahkamah Konstitusi tidak terulang.
Seluruh prajurit TNI diimbau memegang teguh jati diri sebagai garda yang lahir dari rakyat demi menjaga stabilitas nasional.
Langkah bijak dalam menuntaskan sisa masa jabatan presiden menjadi kunci utama guna meredam potensi krisis kepercayaan masyarakat.
Tekanan aspirasi publik diprediksi dapat menjelma menjadi gelombang kekuatan besar apabila etika bernegara terus diabaikan.
Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana kembali melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.
Lewat unggahan di saluran media sosial pribadinya, Denny memaparkan argumentasi hukum mengenai urgensi pemberhentian Gibran dari kursi wakil presiden.
Pencalonan Gibran sejak awal dinilai cacat prosedur sehingga perdebatan ini dianggap bukan sekadar urusan perebutan kursi jabatan semata.
Praktik kecurangan serta kekuatan modal finansial yang mendominasi ajang pemilu dipandang sebagai indikator kemunduran kualitas demokrasi di tanah air.
"Dalam pemilu yang dikorupsi, modal untuk menang bukan lagi kapasitas intelektual dan integritas moral, melainkan bagaimana unggul secara elektoral dengan berbagai cara," tulis Denny.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dipandang sebagai preseden buruk yang mencoreng sejarah perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia.
Dugaan keterlibatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo beserta mantan Ketua MK Anwar Usman dinilai sebagai bentuk intervensi yang meloloskan jalan pencalonan Gibran.
Langkah pemakzulan terhadap posisi wakil presiden dipandang sebagai upaya koreksi total demi memulihkan wibawa hukum dan sistem konstitusi negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
