Repelita [Jakarta] - Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie kembali melayangkan kritik pedas terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait penggalangan dana korban gempa Nusa Tenggara Timur.
Sorotan tajam tersebut mengemuka seusai pemerintah mengajak masyarakat berdonasi dalam agenda Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di kawasan Monumen Nasional.
ADVERTISEMENT
Kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran menteri.
Di tengah jalannya acara, pembawa acara mengumumkan penggalangan dana bagi warga terdampak gempa NTT melalui pindaian kode QR.
Pemerintah menetapkan target pengumpulan dana publik sebesar Rp2 miliar untuk disalurkan ke lokasi bencana.
Langkah membuka donasi masyarakat tersebut dipertanyakan oleh Connie mengingat negara memiliki alokasi anggaran khusus penanganan bencana.
Melalui akun Instagram @connierahakundinibakrie pada 18 Agustus 2026, Connie membandingkan kebijakan donasi dengan agenda kunjungan kerja presiden ke luar negeri.
"Kl ke Paris dll cap cus main terbang aja tanpa persiapan ya...? So kocak tingkat Dewa ngana pak @prabowo"
Connie mencatat Prabowo telah melakukan empat kali kunjungan ke Paris dalam kapasitasnya sebagai kepala negara hingga pertengahan 2026.
Ia mempertanyakan prioritas penggunaan APBN yang dinilai tidak seimbang antara agenda kenegaraan di luar negeri dengan bantuan bencana bagi rakyat.
Bagi Connie, persoalan ini menyangkut sejauh mana negara hadir dan menunjukkan tanggung jawab utama ketika rakyat tertimpa musibah.
Kritik Connie turut menyasar pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut kunjungan Presiden ke lokasi gempa NTT membutuhkan persiapan matang.
Ia menyindir alasan prosedur persiapan tersebut yang terkesan kontras dengan mobilitas perjalanan luar negeri yang dinilai begitu cepat.
Di tengah kondisi darurat pascabencana, solidaritas warga memang penting namun tidak sepatutnya difasilitasi dalam ajang seremonial negara oleh pemerintah.
Kritik ini berkembang menjadi sorotan publik atas tata kelola APBN, prioritas penanganan bencana, serta kejelasan transparansi alokasi dana bantuan pemerintah. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
