Repelita Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal berskala besar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Listyo Sigit Prabowo kini memasuki babak baru yang semakin memanaskan konstelasi politik nasional.
ADVERTISEMENT
Sorotan publik tajam mengarah pada asal-usul pengadaan perangkat siber triliunan rupiah serta potensi pemanfaatannya demi kepentingan faksi kekuasaan tertentu di masa lalu.
Rangkaian analisis kritis mengenai meluasnya dampak skandal keamanan siber tersebut dibagikan oleh politisi Mohamad Guntur Romli melalui akun media sosial Threads pribadinya.
Cuitan berantai yang mengundang perhatian ribuan warganet itu diunggah pada hari Kamis tanggal lima November tahun dua ribu dua puluh enam.
"BU MEGA SUDAH LAMA MENGINGATKAN LISTYO SIGIT, INGIN BERTEMU LANGSUNG TIDAK PERNAH DITERIMA.
APA ALAT SADAP ITU JUGA DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN JOKOWI SEBELUMNYA?," tulis Mohamad Guntur Romli melalui akun pribadinya @gunromli dalam takarir pembukanya sebagaimana tertera dalam gambar teks tersebut.
Narasi digital tersebut mendesak otoritas kepolisian baru agar tidak menghentikan langkah penegakan hukum hanya sebatas pada level eksekutor lapangan.
Pemerintahan transisi didorong melakukan penelusuran menyeluruh mengenai mekanisme anggaran pengadaan alat sadap yang mustahil berjalan tanpa legalitas administrasi kenegaraan resmi.
Kasus ini tidak boleh berhenti di penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka saja demi menegakkan keadilan siber.
Usut tuntas juga mengenai asal muasal dari mana alat sadap bernilai triliunan itu diperoleh serta pihak yang bertanggung jawab mengadakannya.
Ia menilai pihak yang paling diuntungkan dari hasil pengendalian data serta pemantauan komunikasi rahasia elit Jakarta selama ini adalah rezim penguasa terdahulu.
Kehadiran teknologi mata-mata bernilai fantastis tersebut diyakini erat kaitannya dengan kemudahan regulasi anggaran proteksi siber di bawah komando mantan presiden.
Alat semahal itu mustahil dibeli tanpa atas nama institusi negara sehingga publik berhak mengetahui siapa yang menjamin dan meloloskannya di era Jokowi sebagai presiden.
Pertanyaan berikutnya yang lebih berat adalah apakah semua operasional alat intelijen itu berjalan sepenuhnya sepengetahuan Jokowi.
Sebab pihak yang paling menikmati manfaat pengendalian politik di masa itu adalah kekuasaan Jokowi sendiri.
Kecurigaan sosiopolitik kemudian meluas pada dugaan intervensi siber terhadap institusi peradilan tertinggi negara sebelum lahirnya putusan batas usia pencalonan wakil presiden.
Sistem penyadapan rahasia itu dicurigai telah aktif bekerja lebih awal untuk mengintip pergerakan para hakim Mahkamah Konstitusi sebelum lahir putusan nomor 90 tahun 2023.
Langkah pengawasan ilegal itu dituding merembet hingga ke KPU dengan pasal abal-abal dan munculnya surat keterangan penyetaraan ijazah demi memuluskan jalannya tiket politik dinasti kekuasaan.
Hingga saat ini, Bareskrim Polri masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para perwira tinggi kepolisian yang telah resmi menyandang status tersangka utama.
Masyarakat sipil terus mengawal penuntasan kasus pelanggaran siber ini demi menjamin tegaknya keadilan hukum serta kedaulatan informasi nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
