Repelita Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengakui bahwa lembaganya belum melakukan uji sampel terhadap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prosedur standar pencegahan keracunan.
Penyebab utama dari belum dilaksanakannya uji sampel tersebut adalah karena anggaran untuk kegiatan pengawasan hingga saat ini belum tersedia.
ADVERTISEMENT
"Pengambilan sampel dan sebagainya itu harus ada dananya dulu dan kenyataannya dana itu belum ada. Jadi tentu kami belum lakukan," ujar Taruna dalam rapat kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Senin, 20 April 2026.
Taruna kemudian memaparkan secara rinci bahwa terdapat tiga sumber pendanaan yang seharusnya bisa mendukung pengawasan MBG oleh BPOM.
Pertama, dari DIPA BPOM hanya tersedia anggaran sebesar Rp 2,9 miliar, padahal kebutuhan awal yang diajukan oleh lembaga mencapai puluhan miliar rupiah.
Kedua, anggaran sebesar Rp 196 miliar yang telah diajukan BPOM kepada presiden ternyata tidak bisa dipakai karena harus dikembalikan pengelolaannya kepada menteri keuangan.
Ketiga, anggaran swakelola yang semula sebesar Rp 700 miliar kini menyusut menjadi Rp 675 miliar dan belum dapat dicairkan hingga detik ini.
"Sampai detik ini, anggaran yang Rp 675 miliar itu belum bisa kita lakukan karena kami masih menunggu tahapan berikutnya," kata Taruna menjelaskan situasi yang dihadapi.
Dalam rapat yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris melontarkan pertanyaan konfirmasi kepada Taruna tentang pelaksanaan kesepakatan rapat pada Oktober 2025.
Charles memastikan apakah BPOM benar-benar belum pernah mengecek keamanan sajian MBG secara acak dengan mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Artinya secara acak, BPOM mendatangi SPPG-SPPG, mengambil sampel gitu untuk ngetes apakah yang disajikan itu layak, aman, gitu. Pernah enggak dilakukan itu?" tanya politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
Menjawab pertanyaan tersebut, Taruna Ikrar dengan terus terang menyatakan bahwa BPOM belum pernah melakukan uji sampel sebelum sajian MBG diedarkan ke masyarakat.
Alasan utamanya tetap sama, yaitu karena belum ada anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan pengawasan tersebut.
Sembari terus menunggu anggaran itu cair, BPOM hanya bisa menggunakan laboratorium yang dimilikinya untuk meneliti penyebab keracunan dari menu MBG yang sudah dilaporkan terjadi.
Situasi ini memicu kekhawatiran publik tentang keamanan pangan program MBG yang berjalan tanpa pengawasan ketat dari otoritas yang berwenang.
Ketidakmampuan BPOM melakukan uji sampel akibat keterbatasan anggaran dinilai sebagai celah besar yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat penerima manfaat.
Para orang tua yang anaknya menerima MBG kini resah karena tidak ada jaminan keamanan dari lembaga pengawas obat dan makanan.
Charles Honoris pun menyoroti ironi di mana program seluas MBG berjalan tanpa didukung oleh sistem pengawasan yang memadai dari pemerintah.
Publik berharap ada langkah cepat dari pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan agar BPOM bisa menjalankan fungsinya dengan baik.
Tanpa kepastian anggaran, seluruh upaya pencegahan keracunan massal melalui uji sampel terpaksa dihentikan sementara waktu.
Taruna berharap ada perhatian serius dari pemerintah pusat mengingat pentingnya aspek keamanan pangan dalam program MBG yang menyentuh jutaan masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
