Repelita [Jakarta] - Relasi politik antara pimpinan tertinggi partai banteng moncong putih dengan sang mantan penguasa negeri kembali dikuliti habis oleh kalangan analis independen.
Keretakan hubungan kedua tokoh sentral tersebut kian tak terbendung akibat akumulasi kekecewaan mendalam terhadap arah kebijakan akhir masa jabatan kepresidenan.
ADVERTISEMENT
Pengamat politik kawakan membeberkan bahwa kekecewaan tersebut berakar dari pengabaian nilai-nilai moral serta etika demokrasi hasil reformasi.
Langkah taktis keluarga istana dalam memuluskan jalan kekuasaan kerabat dinilai telah merusak pilar-pilar fundamental ketatanegaraan republik.
“Hingga Oktober 2023, banyak pihak masih tidak percaya bagaimana aturan di Mahkamah Konstitusi diobrak-abrik demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tindakan ini merusak struktur institusi demokrasi yang seharusnya dijaga,” tegas Prof. Ikrar dikutip fajar.co.id pada Minggu, 16 Agustus 2026.
Skenario pelanggengan pengaruh keluarga secara masif di berbagai lini pemerintahan dibaca sebagai ambisi kekuasaan tanpa batas.
Sikap tegas kubu oposisi partai pengusung utama dalam menolak wacana penambahan masa jabatan dinilai murni demi menyelamatkan konstitusi negara.
“Megawati harus menjadi penegak konstitusi. Kita sepakat presiden hanya dua periode karena kita belajar dari sejarah Bung Karno yang diangkat seumur hidup lalu dijatuhkan MPRS, serta Pak Harto yang berkuasa 32 tahun. Penolakan Mega terhadap periode ketiga bukan karena kebencian pribadi, melainkan demi menjaga konstitusi,” jelas Prof. Ikrar.
Di sisi lain, gelombang tekanan hukum yang menerpa sejumlah kader partai politik pengkritik pemerintah disinyalir menjadi senjata pembungkam suara kritis.
Erosi independensi lembaga partai besar di bawah cengkeraman instrumen kekuasaan meninggalkan preseden buruk bagi masa depan demokrasi nasional. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
