Repelita Jakarta - Pakar kebijakan publik, Dr. Bonatua Silalahi, mengungkapkan sejumlah temuan hasil penelitiannya mengenai polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo.
Dalam perbincangan yang diunggah oleh akun Forum Keadilan TV, ia menyampaikan bahwa penelitian tersebut bermula dari ketertarikannya terhadap aspek kebijakan publik, hukum kearsipan, serta regulasi pemilihan umum.
ADVERTISEMENT
Bonatua menceritakan bahwa dirinya sempat mendatangi kawasan Pasar Pramuka yang dikenal sebagai tempat percetakan dan pembuatan berbagai dokumen.
Dari penelusuran empiris tersebut, ia menemukan modus pemalsuan dokumen melalui penggunaan fotokopi yang dimanipulasi, di mana foto dan nama pada fotokopi diganti lalu dilegalisir tanpa melalui proses logbook resmi.
Berdasarkan analisis dan uji hipotesis yang dilakukan, ia menilai bahwa dokumen pendidikan yang digunakan dalam kontestasi politik tidak disertai dengan verifikasi serta klarifikasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum kearsipan dan penerapan prosedur otentikasi arsip secara ketat oleh lembaga penyelenggara pemilu agar tidak terjadi celah administrasi di masa mendatang.
Selain membahas mantan presiden, Bonatua turut memaparkan hasil penelusurannya terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menggunakan surat keterangan penyetaraan.
Ia menilai proses administrasi tersebut memiliki perbedaan prosedur dengan ketentuan ijazah konvensional sehingga memunculkan perdebatan di ruang publik.
Menurutnya, pembenahan sistem rekrutmen politik serta pengawasan implementasi regulasi yang transparan sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
