Repelita Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, tengah diterpa isu anti-rakyat yang beredar luas di berbagai platform media sosial.
Dewan Pengurus Pusat Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (DPP BM PAN) pun bergerak cepat dengan melaporkan sejumlah akun media sosial ke pihak kepolisian.
ADVERTISEMENT
Beredar narasi disinformasi dan kampanye hitam yang dinilai menyesatkan serta menyerang kehormatan Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas.
Konten yang tersebar berupa gambar dan video yang mencatut kutipan palsu berbunyi "Tugas rakyat hanya satu yaitu bayar pajak. Tidak seharusnya ikut campur urusan pemerintahan."
Kutipan tersebut dinilai oleh pihak PAN sebagai hoaks atau berita bohong yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan reputasi ketua umum mereka.
Wakil Ketua Umum DPP BM PAN, Munir Sara, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap serangan yang bersifat fitnah dan sistematis.
Ia mengaku sudah membuat laporan resmi ke Polda Metro Jaya atas tuduhan-tuduhan yang dinilai menyerang kehormatan Zulkifli Hasan.
“Kami tidak akan tinggal diam terhadap fitnah yang secara sistematis menyerang kehormatan Zulkifli Hasan. Konten yang beredar jelas merupakan manipulasi yang menyesatkan dan berpotensi merusak kepercayaan publik," kata Munir kepada wartawan pada Selasa (21/4).
Ia menegaskan bahwa pelaporan terhadap konten-konten media sosial yang menyerang Zulhas merupakan bentuk keseriusan organisasi dalam menjaga marwah dan nama baik partai.
“Ini bukan hanya soal individu, tetapi juga tentang menjaga kualitas demokrasi dan ruang publik yang sehat,” ujar Munir.
Ia menekankan bahwa praktik penyebaran konten manipulatif dengan visual provokatif merupakan bentuk kemunduran dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Munir menegaskan bahwa BM PAN tidak akan membiarkan ruang publik dipenuhi oleh narasi-narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Tudingan yang menyebut Zulkifli Hasan bersikap anti-rakyat tidak berdasar. Selama ini, ia dikenal konsisten menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi serta mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan aspirasi publik,” tegasnya.
Sebagai bagian dari langkah organisasi, BM PAN menginstruksikan seluruh kader di berbagai tingkatan untuk merapatkan barisan dan mengawal proses hukum yang tengah berjalan.
Mereka juga akan aktif mengampanyekan literasi digital dan internet sehat guna menjaga kondusivitas nasional ke depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
