Repelita [Jakarta] - Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno akhirnya mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaaksi unjuk rasa Senin (15/6/2026).
Sebanyak 15 mahasiswa diundang ke Istana Wakil Presiden di Jakarta Pusat untuk memaparkan aspirasi terkait berbagai kebijakan nasional yang dinilai bermasalah.
ADVERTISEMENT
Muhammad Abdi Maludin, selaku koordinator aksi, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah isu krusial mulai dari penolakan revisi UU Polri hingga efektivitas program Makan Bergizi Gratis.
Dalam dialog tersebut, Abdi menyoroti besarnya anggaran program pemerintah yang dinilai fantastis namun minim penjelasan teknis maupun data pendukung.
Tolong Pak Prabowo, anggaran itu sangat fantastis. Satu hari Rp1 triliun. Harus ada penjelasan dan data yang jelas, digunakan untuk apa? ujar Abdi saat diwawancarai Rabu (17/6/2026).
Meski mengkritisi mekanisme pelaksanaan, Abdi tetap mendukung misi utama program untuk menekan angka stunting, namun menuntut transparansi tata kelola yang lebih ketat.
Ia juga menegaskan bahwa pergerakan mahasiswanya murni perjuangan rakyat tanpa ada kepentingan politik atau pihak yang menunggangi.
Tidak ada unsur yang menunggangi kami. Itu murni kepentingan rakyat. Itu murni hasil dari gerakan kami di Universitas Bung Karno, tegasnya.
Karena tuntutan konkret belum sepenuhnya terjawab, BEM UBK secara resmi memberikan ultimatum waktu selama 5x24 jam kepada pihak pemerintah.
Rakyat hari ini butuh kepastian. Itu sebabnya kami memberikan ultimatum 5x24 jam sebagai bentuk keresahan dan kemarahan rakyat, ungkapnya lagi.
Di sisi lain, Gibran Rakabuming menyatakan apresiasinya atas masukan mahasiswa dan mengakui adanya kekurangan dalam tata kelola pemerintahan yang perlu dibenahi.
Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama, tutur Gibran dalam keterangan tertulis.
Ia berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog agar setiap kebijakan yang diambil dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi pemerintah.
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah pembekuan sementara program Makan Bergizi Gratis serta audit menyeluruh terhadap kebijakan tersebut di daerah.
Mahasiswa juga menuntut intervensi stabilitas rupiah serta pembatalan kenaikan harga BBM Pertamax yang dipandang sangat menekan daya beli masyarakat luas. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
