Repelita Jakarta - Sikap defensif dari otoritas ketahanan pangan nasional yang menuding pengawasan publik sebagai aksi provokasi memicu reaksi keras dari kalangan parlemen Senayan.
Kontroversi mengenai penyikapan musibah keracunan pangan gratis tersebut diulas secara komprehensif melalui unggahan berita dari kanal YouTube TribunJakarta.com pada hari Senin, 21 September 2026.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Charles Honoris angkat bicara untuk memasang badan membela para guru, orang tua murid, hingga jurnalis di lapangan.
Dalam pernyataan resminya di Kompleks Parlemen pada hari Kamis, 17 September 2026, ia menyayangkan tuduhan dari Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono yang menyebut pihak pemantau hanya membuat kegaduhan.
Menurut pandangan legislator tersebut, penyampaian temuan kasus gangguan pencernaan massal oleh warga siber murni ditujukan demi keselamatan anak didik.
Ia menegaskan dalam komentarnya bahwa "Tujuannya bukan untuk membuat gaduh, tetapi untuk mencari kebenaran dan mungkin sebagian ingin mencari keadilan" demi perbaikan mutu program pangan ke depan.
Politisi partai berlambang banteng itu memaparkan data mengkhawatirkan bahwa jumlah korban keracunan massal secara akumulatif kini telah menembus angka di atas 53.000 jiwa.
Fenomena jatuhnya puluhan ribu korban sakit ini dinilai menjadi alarm keras bahwa sistem pengawasan internal pada dapur produksi pangan gratis milik birokrasi masih sangat rapuh.
Meskipun Komisi Bidang Kesehatan tetap memproses pembahasan anggaran kelembagaan, pihak legislatif memastikan tidak akan memberikan kebebasan mutlak tanpa kontrol ketat kepada BGN.
Jika skema mitigasi dan desain operasional menu tidak segera dirombak total secara fundamental, parlemen tidak menutup kemungkinan untuk menggulirkan pembentukan Panitia Khusus lintas komisi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
