Repelita Samarinda - Dewan Penasehat Tim Ahli Gubernur Kalimantan Timur, Bambang Widjojanto, menilai rencana demonstrasi Aliansi Rakyat Kaltim pada 21 April 2026 diduga kuat sebagai bentuk residu politik pasca Pilgub Kaltim 2024 yang sengaja dikemas seolah-olah sebagai suara rakyat.
Rencana demonstrasi pada 21 April di Kalimantan Timur disebut sengaja dikemas seolah-olah sebagai suara rakyat, padahal proses Pilgub 2024 telah selesai dan masyarakat sudah menentukan pilihannya, ujar Bambang dikutip pada Sabtu, 18 April 2026.
ADVERTISEMENT
Mantan Wakil Ketua KPK itu mencium adanya upaya sengaja untuk mengecoh publik dengan mengemas gerakan tersebut seolah-olah murni sebagai aspirasi rakyat, yang merupakan sisa-sisa pertarungan politik yang belum usai.
Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa suara kritis yang otentik, khususnya dari kalangan mahasiswa yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, tetap harus dihormati.
Ia mempertanyakan motif di balik mobilisasi yang mengarah pada narasi pemakzulan kepala daerah terpilih, karena isu-isu seperti anggaran hingga fasilitas pejabat publik sengaja diangkat untuk membangun narasi kegaduhan.
Bambang menilai tindakan memaksakan narasi pemakzulan sebagai bentuk delegitimasi terhadap proses demokrasi yang sah dan berpotensi memicu kekacauan politik yang berkepanjangan.
Dengan demikian, mobilisasi yang terjadi bukanlah aspirasi murni, alih-alih memperkuat kontrol publik, langkah seperti ini justru berpotensi memicu kekacauan politik yang berkepanjangan, tegasnya.
Ia meminta masyarakat tetap bersikap kritis dan menekankan bahwa aksi dalam skala besar tidak mungkin terjadi tanpa adanya aktor dan orkestrasi yang mengaturnya di belakang layar.
Pertanyaan kuncinya, apakah benar rakyat kecil yang diuntungkan, atau justru elite yang belum menerima kekalahan politiknya? tegas Bambang Widjojanto.
Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro memastikan kesiapan pengamanan dengan menerjunkan sekitar 1.700 personel gabungan untuk mengamankan aksi di dua titik utama, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Personel kami siapkan sekitar 1.700, dibantu TNI, Satpol PP, tenaga kesehatan, damkar, dan unsur terkait lainnya, ujar Endar menjelaskan kesiapan pengamanan.
Sebelum pelaksanaan aksi, Polda Kaltim telah menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membahas situasi keamanan menjelang aksi.
Hasilnya, kita semua sepakat untuk menjaga Kalimantan Timur tetap kondusif, tertib, dan aman, tutur Kapolda Kaltim.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
