Repelita Jakarta - Lembaga komunikasi strategis bentukan kabinet nasional dilaporkan tengah menghadapi badai penyebaran narasi negatif berbasis data siber anonim dari kelompok tertentu.
Tudingan miring berupa penyebaran selebaran siber tanpa identitas tersebut dinilai sengaja dirancang guna memotong efektivitas fungsi kontrol narasi program kerja negara.
ADVERTISEMENT
Merespons adanya riak serangan digital itu, pimpinan tertinggi lembaga tersebut mengeluarkan ketegasan sikap perlawanan secara terbuka di hadapan awak media siber.
Pernyataan bantahan resmi mengenai isu internal kelembagaan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 tersebut disiarkan melalui unggahan rekaman di kanal YouTube iNews.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan bahwa seluruh informasi negatif yang dialamatkan kepada para jajaran deputinya tidak memiliki dasar kebenaran hukum.
Pihak kelembagaan memandang fenomena penyebaran dokumen tanpa identitas di platform digital merupakan manifestasi ketakutan dari barisan kelompok penentang transformasi nasional.
Melalui saluran audio digital resmi tersebut, Muhammad Qodari menyatakan, "in Prabowo Gibran dan Transformasi Bangsa saya menyatakan tidak takut dan akan melawan semua upaya sabotase tersebut saat ini Bakom dalam posisi under attack bakom sedang diserang beredar surat kaleng dalam bentuk modern ya ini postingan di akun media sosial anonim kalau dulu dikirim surat kaleng ya kertas sekarang kan sudah berubah zamannya berubah teknologi sekarang pakai postingan medsos tapi tidak mengubah esensi sebagai surat kaleng yang kemudian diamplifikasi oleh berita di beberapa media massa lalu ada info demo BEM ya salah satu universitas swasta surat kaleng ini adalah koreksi dari ketakutan oligarki kekuatan asing dan londo ireng yang takut Bakom di bawah kepemimpinan MKodari akan menjadi besar dan puncaknya serangan pada Kabakom M kodari bukti bahwa surat kaleng tersebut banyak tidak akurat antara lain sebagai berikut satu deputi 1 Fatwa Depi memasukkan 30 orang dari PAN Partai Amanat Nasional hal tersebut jelas salah karena Bakom saat ini hanya punya anggaran untuk memasukkan tambahan 15 orang yang kedua tidak ada alokasi anggaran media 60 miliar seperti dimaksud pada postingan MEsOS untuk agensi mutual ini tadi menyambung dari ee rilis sebagai Kabakom belanja media merupakan belanja lembaga yang mengikuti mekanisme penganggaran dan pengadaan bukan keputusan pribadi seorang pejabat yang ketiga tulisan surat kaleng soal deputi 2 Timoti Ian dituduh bermasalah secara hukum di KPK tidak benar tidak benar yang benar Ivan hanya menjadi saksi dalam kasus suap pamannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan suap tersebut sekali lagi jelas bahwa surat kaleng dan rangkaian terkait dengannya adalah upaya sabotase terhadap potensi peran Bakom yang kuat dan dibutuhkan oleh pemerintahan ini di masa kini dan masa depan demi pemerintahan Prabowo Gibran dan Transformasi Bangsa saya menyatakan tidak takut dan akan melawan semua upaya sabotase tersebut te."
Pihak otoritas menegaskan pengadaan fasilitas publik serta penempatan personel telah disesuaikan dengan koridor ketersediaan anggaran keuangan negara secara transparan.
Langkah hukum pembersihan nama baik kedinasan dipandang krusial agar pelaksanaan program hilirisasi informasi kepresidenan tidak mengalami distorsi akibat kampanye hitam di ruang siber.
Jajaran birokrasi berkomitmen penuh menjaga integritas sistem informasi nasional demi mengawal keberlanjutan roda pemerintahan baru hingga akhir masa bakti kepemimpinan politik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
