Repelita [Jakarta] - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah drastis melakukan efisiensi anggaran menyusul kasus hukum yang menjerat mantan jajaran pimpinan mereka di Kejaksaan Agung.
Langkah tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode hari libur.
ADVERTISEMENT
Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Arumsari, menyebut kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan tata kelola operasional sekaligus memastikan efektivitas pembiayaan program tetap terjaga.
“Surat edaran ini diterbitkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi Program MBG pada SPPG,” ujar Arum melalui kanal YouTube resmi BGN, Minggu, 21 Juni 2026.
https://www.youtube.com/@BadanGiziNasional
Pihak BGN menegaskan bahwa insentif operasional bagi SPPG akan ditiadakan selama hari libur berlangsung karena tidak adanya distribusi paket makan bergizi.
Langkah pengetatan anggaran ini diproyeksikan mampu menghemat pengeluaran negara hingga Rp3 triliun dengan asumsi jumlah unit SPPG yang beroperasi saat ini mencapai 27.820 titik.
“Dalam surat edaran ini ditegaskan bahwa dengan tidak dilaksanakannya distribusi MBG, seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan menerima insentif. Dan kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820, dikaitkan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 trilun rupiah,” papar Arum.
Kebijakan ini berlaku efektif selama libur sekolah, hari besar keagamaan, libur nasional, hari libur khusus daerah, serta setiap akhir pekan yakni Sabtu dan Minggu.
Pelayanan program ini nantinya dihentikan sementara bagi seluruh kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik hingga kategori ibu hamil, menyusui, serta balita.
BGN juga menyatakan komitmennya dalam memperketat validasi data penerima bantuan agar penyaluran intervensi gizi ke depannya menjadi lebih presisi dan tepat sasaran.
“Data yang akurat sangat penting karena menjadi dasar bagi kami dalam menyusun kebijakan penerima manfaat. Tujuannya adalah memastikan intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal,” tambahnya.
Proses penataan ulang program ini ditegaskan sebagai langkah mendasar untuk memastikan bahwa setiap intervensi pemerintah selaras dengan realitas kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Refocusing yang kami lakukan bukan semata-mata penyesuaian program, tetapi bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Karena itu, data menjadi fondasi utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan,” tutup Arum. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
