Repelita Washington DC - Amerika Serikat secara resmi meningkatkan tekanan terhadap Iran melalui penerapan sanksi baru yang menyasar 14 individu, entitas, serta sejumlah pesawat pada Selasa (21/4/2026).
Target sanksi yang beroperasi di Iran, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA) ini dituding oleh pemerintah AS telah berperan aktif dalam memfasilitasi pengadaan senjata untuk kepentingan militer Teheran.
ADVERTISEMENT
Kebijakan penalti ini dirancang khusus untuk melumpuhkan rantai pasok komponen penting bagi pesawat nirawak (drone) serta rudal balistik yang dimiliki oleh angkatan bersenjata Iran.
Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari kampanye agresif yang diberi nama Economic Fury yang dicanangkan langsung oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Departemen Keuangan AS menargetkan Pishgam Electronic Safeh Company (PESC) bersama dengan direktur utamanya, Hamid Reza Janghorbani, atas tuduhan mendatangkan ribuan servomotor yang ditemukan di puing-puing drone Shahed-136 buatan Iran.
Seorang penukar mata uang asal Teheran bernama Kamal Sabah Balkhkanlu turut dijatuhi sanksi karena dinilai telah memfasilitasi transaksi pembayaran untuk perusahaan PESC.
Perusahaan asal Turki, Emti Fiber Textile, juga masuk dalam daftar hitam karena diduga menjual bahan baku yang digunakan untuk membuat sistem pendorong rudal balistik.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa rezim Iran harus dimintai pertanggungjawaban atas pemerasan terhadap pasar energi global dan penargetan warga sipil tanpa pandang bulu menggunakan rudal serta drone.
Bessent menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Trump, departemennya akan terus melacak aliran dana dan menargetkan kecerobohan rezim Iran beserta pihak-pihak yang memungkinkannya.
Akibat sanksi ini, seluruh aset milik jaringan tersebut yang berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat akan dibekukan secara resmi.
Warga negara maupun entitas bisnis AS kini dilarang keras untuk menjalin kerja sama atau melakukan transaksi keuangan dengan para pihak yang telah masuk daftar sanksi.
Pemerintah AS juga memberikan sanksi kepada maskapai penerbangan Iran, Mahan Air, beserta anak perusahaannya yang bernama Saman Air Services.
Kedua operator penerbangan ini dituduh telah menyalahgunakan armada mereka untuk mengangkut drone dan berbagai jenis senjata lain milik Iran.
Dua pesawat berjenis Boeing 777 yang dimiliki dan dioperasikan oleh Mahan Air kini ditetapkan sebagai properti yang diblokir, dengan nomor registrasi udara EP-MTE dan EP-MTB.
Perusahaan bernama Chabok FZCO yang bermarkas di Dubai tidak luput dari jerat sanksi karena dituding bertindak sebagai perantara pembelian sensor dan komponen pesawat buatan AS untuk kebutuhan Mahan Air.
Departemen Keuangan AS memperingatkan bahwa setiap lembaga keuangan asing yang nekat membantu transaksi jaringan ini akan menghadapi ancaman sanksi sekunder.
Ancaman tersebut mencakup pelarangan pembukaan atau pemeliharaan rekening koresponden di seluruh institusi perbankan yang beroperasi di Amerika Serikat.
Sanksi terbaru ini diumumkan pada malam menjelang rencana perundingan damai putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung di Pakistan.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut awalnya diharapkan dapat mengakhiri konflik antara AS dan Iran yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir.
Namun, nasib negosiasi itu kini berada di ujung tanduk karena para pejabat Iran menolak untuk hadir di meja perundingan sebagai bentuk protes.
Mereka memprotes keras blokade laut yang dilakukan oleh militer AS, yang dinilai telah menutup akses kapal-kapal komersial menuju pelabuhan-pelabuhan utama Iran.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran adalah sebuah tindakan perang dan merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata.
Araghchi juga menyatakan bahwa menyerang kapal komersial dan menyandera awaknya merupakan pelanggaran yang lebih besar lagi menurut hukum internasional.
Meskipun ketegangan terus meningkat, Presiden Trump memutuskan untuk tetap memperpanjang masa gencatan senjata yang hampir berakhir.
Jeda pertempuran tersebut akan tetap berlaku hingga para pemimpin Iran berhasil menyusun dan menyerahkan proposal perdamaian yang terpadu kepada pihak AS.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
