Repelita Jakarta - Eskalasi konflik di Timur Tengah memasuki fase baru setelah Amerika Serikat dan Israel memulai serangan terhadap target-target di Iran.
Pada 28 Februari lalu pasukan kedua negara tersebut melancarkan operasi militer yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur serta menimbulkan korban jiwa termasuk di sebuah sekolah perempuan di wilayah selatan Iran.
ADVERTISEMENT
Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah.
Wacana kontroversial muncul dari lingkaran Gedung Putih yang meminta negara-negara Arab ikut menanggung biaya operasi militer tersebut.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengakui bahwa gagasan meminta mitra Arab membiayai operasi itu bukan hal baru di internal pemerintahan Trump.
Menurutnya Presiden Trump cukup tertarik untuk melaksanakan ide tersebut sebagaimana pernah dilakukan negara-negara Teluk saat Perang Teluk.
Biaya perang yang terus membengkak menjadi dasar munculnya wacana pembagian beban itu.
Berdasarkan catatan Iran War Cost Tracker pengeluaran operasi militer telah melampaui 35 miliar dolar Amerika Serikat hanya dalam 29 hari pertama.
Proyeksi jangka panjang bahkan menyebutkan total biaya bisa mencapai triliunan dolar.
Langkah Washington meminta negara Arab menanggung konsekuensi finansial memicu pertanyaan mengapa pihak yang tidak memicu konflik justru diminta membayar.
Di sisi lain Amerika Serikat juga menghadapi tekanan dari sekutu tradisionalnya.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan kekecewaan terhadap sikap negara-negara NATO yang enggan mendukung operasi militer ini.
Ia bahkan mengisyaratkan bahwa hubungan dengan aliansi tersebut bisa ditinjau kembali jika akses pangkalan militer tidak diberikan saat dibutuhkan.
Presiden Donald Trump menyebut sikap NATO sebagai kesalahan yang sangat bodoh dan menegaskan konflik ini sebagai ujian loyalitas bagi sekutu Barat.
Alih-alih mendapat dukungan luas Washington justru menghadapi resistensi baik dari luar maupun dalam negeri.
Di Amerika Serikat jutaan warga turun ke jalan dalam aksi protes besar-besaran bertajuk No Kings yang menyebar di seluruh 50 negara bagian.
Demonstrasi itu tidak hanya menyoroti kebijakan luar negeri terhadap Iran tetapi juga dampak ekonomi domestik seperti kenaikan harga dan beban pajak akibat perang.
Beberapa pengunjuk rasa secara terang-terangan menyebutnya sebagai perang Israel dan mempertanyakan penggunaan dana publik untuk operasi di luar negeri.
Dalam perkembangan terbaru Trump menunda rencana serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi Iran untuk memberi ruang negosiasi.
Namun situasi di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan energi global masih belum sepenuhnya stabil dengan dampak yang mulai terasa pada pasar minyak dunia.
Wacana pembebanan biaya perang kepada negara-negara Arab berpotensi memicu ketegangan baru di kawasan jika benar-benar diwujudkan.
Kebijakan itu tidak hanya dapat mengubah peta aliansi di Timur Tengah tetapi juga memperdalam pertanyaan mengenai siapa yang memulai konflik dan siapa yang akhirnya membayar harganya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
