Repelita [Jakarta] - Analisis kritis mengenai dampak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap stabilitas ekonomi nasional kini menjadi sorotan publik.
Arung Isyadi, melalui unggahan di media sosialnya, membantah narasi bahwa penghentian program tersebut akan memicu kejatuhan ekonomi maupun pemutusan hubungan kerja secara massal.
ADVERTISEMENT
Dirinya mempertanyakan validitas klaim yang menyebutkan ada 47 orang kehilangan pekerjaan per Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) akibat penghentian program tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,68 persen atau setara dengan 7,24 juta jiwa.
Angka ini menunjukkan penurunan yang sangat tipis dibandingkan periode Februari 2025 yang berada di angka 4,76 persen atau sekitar 7,28 juta orang.
"Artinya: Angka pengangguran turun cuma 0,08% (atau berkurang 40.000 orang)," tulisnya dalam unggahan di https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2574/tingkat-pengangguran-terbuka–tpt–sebesar-4-68-persen–rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-29-juta-rupiah-.html.
Berdasarkan temuan tersebut, ia menyimpulkan bahwa program MBG tidak memiliki korelasi signifikan terhadap fluktuasi angka pengangguran di Indonesia.
Menurut analisisnya, stagnasi ekonomi mikro saat ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja baru secara optimal.
Ia menilai pengalokasian anggaran sebesar Rp300 triliun untuk program MBG justru kurang memberikan stimulus bagi perputaran modal di sektor usaha kecil maupun ritel.
"Jadi secara ilmiah justru bisa dibilang kalau MBG dihentikan bisa memberikan dampak positif ke ekonomi mikro Indonesia, namun dengan syarat alokasi dana yang tadinya untuk MBG dialihkan ke kebijakan yang mendukung ekosistem ekonomi mikro," ungkapnya.
Langkah pengalihan anggaran tersebut diyakini mampu memperkuat daya beli masyarakat serta menghidupkan transaksi di pasar domestik secara lebih efektif. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
