Repelita Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Studi Ekonomi Politik dan Kebijakan Anthony Budiawan memaparkan analisis mendalam mengenai postur anggaran pendapatan dan belanja negara yang dinilai kian berada dalam zona merah.
Pakar ekonomi ini menilai jajaran kabinet terlampau sering menyajikan narasi penuh optimisme di hadapan publik meskipun instrumen indikator finansial rill memperlihatkan tekanan yang sangat hebat pada kas negara.
ADVERTISEMENT
Lebih jauh dirinya mengidentifikasi adanya sejumlah pertentangan yang nyata antara langkah taktis yang diambil dengan pola komunikasi yang dibangun oleh otoritas keuangan pusat belakangan ini.
Ia mengawali catatan kritisnya dengan membedah rincian persentase perolehan kas negara terhadap total nilai barang dan jasa domestik yang dilaporkan mengalami penyusutan yang cukup signifikan.
“Kondisi fiskal Indonesia semakin memprihatinkan. Keuangan negara terus melemah. Rasio penerimaan negara terhadap PDB turun tajam, hanya mencapai 9,3 persen pada triwulan I 2026, terendah di antara negara-negara ASEAN-7,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Senin (18/5/2026).
Pada saat yang bersamaan, pimpinan lembaga kajian ekonomi ini menyebutkan beban pengeluaran APBN untuk melunasi biaya bunga pinjaman pihak ketiga justru bergerak naik secara masif.
“Di sisi lain, pembayaran bunga utang negara terus melonjak, mencapai 25,1 persen terhadap penerimaan negara. Angka ini sangat tinggi dan sudah masuk kategori yang membahayakan keberlanjutan fiskal,” tukasnya memberikan peringatan dini atas kesehatan kas negara.
Menurut pandangannya, siapa pun analis yang bersedia meneliti komparasi data tersebut secara netral pasti akan berkesimpulan bahwa ketahanan finansial pemerintahan saat ini sedang dalam gangguan serius.
“Siapa pun yang melihat rasio-rasio tersebut secara jernih akan mengatakan bahwa fiskal Indonesia sedang tidak sehat,” ucapnya mematahkan klaim sepihak dari jajaran pembuat kebijakan ekonomi makro.
Pengamat senior ini lantas membidik langsung pernyataan dari pimpinan kementerian keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berkali-kali meyakinkan publik bahwa kemampuan bayar dan cadangan kas negara masih sangat tebal.
“Tetapi, hal ini tampaknya tidak berlaku bagi pemerintah. Menteri Keuangan berulang kali menyatakan bahwa keuangan Indonesia sehat dan kuat, uang kita banyak,” sebutnya menirukan retorika yang kerap dilempar pihak birokrasi.
Bagi dirinya, langkah mendengungkan jargon kemakmuran semacam itu justru bisa berbalik memicu mosi tidak percaya dari masyarakat luas apabila data yang disajikan kontradiktif dengan realita pasar.
“Narasi seperti ini tidak membantu sama sekali. Bahkan, narasi tersebut dapat menimbulkan antipati publik, karena pemerintah terlihat tidak menyampaikan informasi sesuai fakta, alias disinformasi,” jelas Anthony memaparkan potensi risiko sosial penayangan data sepihak.
Ia bahkan tidak ragu menggunakan diksi yang lebih lugas untuk menggambarkan ketidaksesuaian laporan tersebut di mata publik sebagai tindakan pengaburan fakta yang sengaja dilakukan.
“Dalam pengertian yang lebih keras, hal itu dapat dipandang sebagai bentuk pembohongan publik,” katanya memberikan catatan tebal bagi tim komunikasi kementerian terkait.
Isu mengenai pembatalan sepihak atas penawaran dana segar dari konsorsium perbankan internasional oleh jajaran eksekutif juga tidak luput dari perhatian tajam sang ekonom.
Ia menuturkan pasca-lawatan diplomatik pimpinan bendahara negara ke Washington DC, beredar kabar bahwa pihak Jakarta menolak mentah-mentah komitmen bantuan modal senilai puluhan miliar dolar Amerika.
“Nilainya fantastis, sekitar 25-35 billion dolar AS. Alasannya, Indonesia tidak membutuhkan pinjaman luar negeri. Sekali lagi, uang kita banyak,” imbuhnya menjabarkan keanehan sikap dari tim negosiasi ekonomi.
Namun di sisi lain, pria ini justru menangkap adanya pergerakan paradoks di mana pemerintah Indonesia justru diberitakan tengah merancang penerbitan obligasi internasional di pasar modal China.
“Faktanya, Indonesia kini diberitakan akan menerbitkan surat utang internasional di China melalui skema Panda Bond,” timpalnya menunjukkan ketidaksinkronan antara ucapan dengan kebijakan riil di lapangan.
Bagi dirinya, manuver yang saling bertolak belakang tersebut menciptakan kebingungan yang besar dalam sistem transparansi informasi pengelolaan keuangan publik di tanah air.
“Apakah benar ada tawaran pinjaman dari lembaga internasional, dan apakah benar uang negara begitu banyak sehingga Indonesia tidak memerlukan pinjaman luar negeri? Ini paradoks kedua,” terangnya menuntut kejelasan dari pihak istana.
Rencana pengaktifan kembali instrumen penyangga surat berharga negara atau dana stabilisasi obligasi juga mendapat sorotan kritis karena dinilai memperlihatkan campur tangan birokrasi yang terlalu dalam.
“Indonesia sedang menuju menjadi negara intervensi,” ucap Anthony menilai pergeseran sistem mekanisme pasar bebas menuju kontrol penuh dari pemangku kebijakan.
Ia menambahkan bahwa praktik pengendalian harga tersebut kini tidak hanya menyasar sektor surat utang negara melainkan sudah merembet ke area nilai tukar mata uang domestik serta pergerakan indeks bursa.
“Harga saham di pasar modal yang merefleksikan sektor riil atau industri, kurs rupiah yang merefleksikan sektor moneter, dan harga obligasi pemerintah yang merefleksikan sektor fiskal, semuanya dijaga melalui intervensi,” lanjutnya merinci gurita kendali birokrasi di sektor ekonomi.
Dirinya pun mempertanyakan kemampuan pendanaan dari institusi internal yang bakal dijadikan bemper utama untuk mengeksekusi pembelian kembali surat-surat berharga yang dilepas oleh investor asing.
“Melihat kondisi keuangan pemerintah yang sedang cekak, hampir tidak mungkin intervensi dilakukan langsung oleh pemerintah,” bebernya memprediksi keterbatasan likuiditas kas negara sekarang.
Lebih jauh, ia mengkhawatirkan beban berat dari skema pengamanan pasar tersebut bakal digeser dan ditanggung sepenuhnya oleh Bank Indonesia bersama jejaring perbankan milik negara.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemaksaan skema penyelamatan fiskal tersebut berisiko besar merusak marwah dan netralitas institusi bank sentral dari intervensi politik anggaran eksekutif.
“Bank Indonesia berisiko berubah menjadi institusi pembiayaan fiskal. Hal ini bertentangan dengan misi bank sentral yang seharusnya independen dan tidak menjadi kepanjangan tangan fiskal,” tegasnya mengingatkan batas-batas regulasi perbankan.
Ia juga mewanti-wanti bahwa rekayasa harga surat utang di pasar sekunder lambat laun justru akan melahirkan anomali yang berbahaya bagi ekosistem investasi jangka panjang.
“Intervensi membuat harga obligasi tampak relatif tinggi dan yield tampak relatif rendah,” jelasnya mendeteksi ketidakwajaran instrumen komoditas finansial tersebut.
Kondisi manipulatif tersebut menurutnya justru berpotensi memicu kepanikan massal di mana para pemegang modal besar akan melakukan pelepasan aset secara serentak demi menghindari kerugian.
“Dalam situasi seperti itu, kebijakan yang dimaksudkan untuk menahan tekanan pasar malah dapat memicu rush jual obligasi,” bebernya memproyeksikan potensi skenario terburuk di pasar modal.
Pada akhir keterangannya, ia mendesak agar jajaran menteri lebih mawas diri dan berhati-hati dalam merilis pernyataan ke ruang publik serta tidak gegabah dalam merumuskan manajemen risiko fiskal.
“Pemerintah perlu menyadari risiko dari pola komunikasi dan kebijakan seperti ini,” tandasnya menutup sesi wawancara khusus mengenai stabilitas ekonomi nasional.
Ia mengunci argumentasinya dengan menegaskan bahwa manipulasi data serta pembungkaman realita pasar tidak akan pernah bisa menyelesaikan akar permasalahan defisit anggaran yang tengah mendera bangsa.
“Dalam situasi fiskal yang rapuh, disinformasi, intervensi berlebihan, serta pengaburan risiko pasar tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, hal tersebut bahkan dapat memperbesar bahaya bagi ekonomi Indonesia,” kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
