Repelita Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas pemerintah menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan pengamat kebijakan publik.
Dalam sebuah wawancara eksklusif yang diunggah oleh kanal YouTube Tribunnews, seorang narasumber bernama Annette mengungkapkan sejumlah kelemahan mendasar dalam pelaksanaan program tersebut.
ADVERTISEMENT
Annette secara blak-blakan menyoroti rentetan kasus keracunan yang terus terjadi dan menimpa sejumlah siswa di berbagai daerah, yang dinilainya sebagai bukti adanya cacat sistemik dalam program MBG.
Menurutnya, program MBG berjalan tanpa payung hukum yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.
Ia juga menyoroti tidak adanya tahapan simulasi maupun piloting sebelum program tersebut dijalankan secara massal, yang seharusnya menjadi prasyarat penting dalam sebuah kebijakan publik.
Selain itu, Annette menyoroti adanya konflik kepentingan dan keterlibatan pihak ketiga yang diduga turut bermain dalam pelaksanaan program MBG.
Dalam wawancara tersebut, ia mempertanyakan apakah kasus keracunan yang berulang merupakan akibat dari sabotase atau justru merupakan masalah sistem yang tidak pernah dibenahi.
Ia menekankan bahwa kasus keracunan yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan serius dalam pengelolaan program yang seharusnya menjamin keamanan pangan bagi anak-anak sekolah.
Annette pun mendorong adanya penghentian total terhadap program MBG untuk sementara waktu, seraya menegaskan bahwa tugas negara adalah menjamin orang tua punya pekerjaan, bukan sekadar membagikan makanan.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak bisa dijalankan hanya berdasarkan kira-kira, melainkan harus didasari oleh kajian yang matang dan data yang akurat.
Annette juga mendesak agar kasus Dadan diusut tuntas dan transparansi anggaran program MBG dibuka secara luas kepada publik.
Ia mempertanyakan mengapa data kasus keracunan tidak dibuka ke publik, padahal informasi tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya korban berulang.
Menurutnya, jika keracunan terus terjadi, maka sudah saatnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dihentikan sementara untuk dievaluasi menyeluruh.
Annette menyoroti adanya ketimpangan penegakan hukum, di mana pedagang bisa dipidana, sementara SPPG yang bertanggung jawab atas keracunan justru luput dari sanksi.
Ia pun mempertanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus keracunan MBG yang menimpa banyak siswa.
Annette juga menilai perlunya mempertimbangkan apakah program MBG sebaiknya difokuskan ke daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar.
Ia menyoroti munculnya fenomena orang tua yang mulai meminta anak mereka menolak MBG karena khawatir terhadap keamanan pangan yang disajikan.
Dalam wawancara tersebut, Annette bahkan menyebut MBG sebagai program yang bersifat narsistik, sebuah kritik tajam terhadap orientasi kebijakan yang dinilainya lebih menonjolkan citra ketimbang substansi.
Seluruh pernyataan Annette tersebut disampaikan dalam wawancara eksklusif yang tayang di kanal YouTube Tribunnews pada 2026.
Informasi tersebut sebelumnya diunggah oleh kanal YouTube Tribunnews dengan judul Annete Blak-blakan Cacat Program MBG hingga Keracunan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pemerintah maupun penyelenggara program MBG terkait sorotan yang disampaikan Annette.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
