Repelita [Jakarta] - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Andi Arief, melontarkan tudingan adanya operasi politik sistematis yang sengaja dirancang untuk mendiskreditkan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi menanggapi serangkaian isu yang menerpa Dody, mulai dari polemik kunjungan dinas ke Amerika Serikat, dugaan nepotisme pengangkatan komisaris, hingga kabar mutasi internal akibat kebocoran dokumen.
ADVERTISEMENT
Andi menilai serentetan tekanan yang muncul, termasuk ancaman terhadap pengkritik di media sosial, bukan berasal dari internal kementerian melainkan dari pihak eksternal yang mencari keuntungan politik.
“Pasti yang melalukan itu yang memang merencanakan ambil keuntungan dari "operasi politik" memojokkan menteri PU,” tulis Andi melalui akun X pribadinya pada Sabtu (18/7/2026).
Terkait kebijakan mutasi pegawai yang memicu kegaduhan, Andi menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya disiplin organisasi dan bukan tindakan sewenang-wenang.
“Resiko buat Menteri yang tidak memperkaya diri dan mau menertibkan dan mendisiplinkan pegawai,” imbuhnya.
Ia bahkan mengaku telah mendorong Dody untuk bersikap transparan kepada publik mengenai alasan di balik perombakan jabatan tersebut agar tidak menjadi bola liar.
“Kami meminta menteri PU untuk membuka saja ke publik alasan mereka yang dimutasi itu,” terang Andi.
Di sisi lain, intimidasi digital terhadap pihak-pihak yang melayangkan kritik terus berlanjut, seperti yang dialami pegiat media sosial Ferry Koto.
Ferry mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan teror pesan singkat yang mendesaknya menghapus unggahan kritik tentang Menteri PU.
“Ada yang mau ancam-ancam saya, karena Twit tentang Dody Menteri PU,” ungkap Ferry melalui akun X miliknya.
Tidak hanya sebatas ancaman, data pribadi Ferry, termasuk nomor induk kependudukan hingga lokasi terkini perangkatnya, turut dibongkar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ferry pun telah mendesak aparat kepolisian untuk melakukan pengusutan mendalam terkait dugaan kebocoran data tersebut.
“Saya cek nomor yang WA terhubung dengan website ini. Mohon perhatian @CCICPolri data warga diretas begini,” paparnya.
Sebelumnya, ancaman serupa juga dialami oleh Dosen Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati, usai memberikan komentar kritis terkait kebijakan mutasi ASN di lingkungan Kementerian PU.
Nabiyla sempat mendapat pesan bernada intimidasi yang mengaitkan unggahannya dengan potensi laporan hukum atas tuduhan pelanggaran pasal-pasal tertentu.
“Mohon kerjasamanya untuk menghapus postingan sodari. Nabiyla Risfa Izzati di platform X,” tulis pesan dari nomor tak dikenal tersebut.
Merespons tindakan tersebut, Nabiyla telah melayangkan somasi resmi secara terbuka sebagai langkah perlindungan hukum atas data pribadinya yang disalahgunakan.
“Sudah mengirim somasi ke nomor yang mengancam, saya lampirkan juga somasinya secara terbuka melalui twit ini, agar bisa dijadikan periksa oleh pihak terkait,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya telah membantah bahwa kebijakan mutasi massal tersebut berkaitan dengan bocornya dokumen kunjungan dinasnya ke luar negeri.
Ia menekankan bahwa perombakan personel merupakan hal yang lumrah dilakukan mengingat besarnya jumlah pegawai di bawah naungan kementeriannya.
“Mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi,” pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
