Repelita Jakarta - Dinamika politik pascapemilihan umum memicu reaksi keras dari berbagai elemen pendukung di tanah air.
Ketua Perkumpulan Anak Jokowi Fritz Alor Boy secara terbuka memberikan sindiran menohok kepada sejumlah figur yang selama ini dikenal sangat vokal berseberangan dengan kubu penguasa.
ADVERTISEMENT
Dirinya menyoroti fenomena masuknya beberapa pengkritik pemerintah ke dalam lingkaran birokrasi serta pemanfaatan fasilitas negara oleh lingkaran terdekat mereka.
Secara khusus, tokoh pemuda tersebut menyinggung nama putri Anies Baswedan, Mutiara Annisa Baswedan, yang memperoleh dana pendidikan dari pemerintah untuk kuliah di Amerika Serikat pada Juni 2025.
Fasilitas akademik tersebut diketahui bersumber dari pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang anggarannya dialokasikan langsung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Menurut perhitungan yang dilakukannya, total dana yang dikucurkan untuk studi tingkat magister di luar negeri tersebut nilainya diperkirakan menembus angka miliaran rupiah.
"Mutiara tidak perlu bekerja seberat para pejabat negara lainnya, seperti mereka yang berada di dalam kabinet, jajaran komisaris, direksi, and jabatan lainnya, untuk mendapatkan fasilitas yang dibiayai oleh APBN," ujar Fritz dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).
Pemberian fasilitas dana negara kepada keluarga dari mantan gubernur tersebut dinilai mengubah peta pelabelan politik di tingkat akar rumput.
Dirinya mengklaim bahwa dengan diterimanya dana bantuan studi tersebut, sang anak beserta orang tuanya secara tidak langsung sudah masuk ke dalam kelompok penikmat fasilitas kekuasaan.
" Saya jadi berpikir, anak Anies juga sudah 'Termul', bahkan Pak Anies juga ikut karena mengizinkan anaknya menikmati fasilitas negara sekitar Rp125 juta per bulan untuk studi," kata Fritz pada Senin (5/10/2026).
Sorotan tajam dari organisasi sukarelawan tersebut juga menyasar pada dua pengamat yang baru saja dilantik ke dalam jabatan strategis di istana.
Nama Syahganda Nainggolan serta Rocky Gerung disebut menjadi contoh nyata dari tokoh oposisi yang akhirnya bersedia melebur ke dalam sistem pemerintahan formal.
"Sama halnya dengan Syahganda dan Rocky Gerung. Syahganda dan RG pun kini sudah masuk dalam barisan termul. Selamat datang dalam keluarga besar termul," sesalnya pada Senin (5/10/2026).
Berdasarkan perkembangan konstelasi di ibu kota, dua pemikir tersebut dinilai melunakkan garis perjuangan politiknya setelah diberikan kepercayaan mengisi posisi elit.
"Menariknya, keduanya kini justru telah mendapatkan posisi yang cukup elit pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Fritz pada Senin (5/10/2026).
Pergeseran haluan ini dianggap kontradiktif dengan narasi perjuangan kelompok tertentu yang kerap melemparkan tuduhan negatif kepada pendukung loyal pemerintah.
"Hal yang menarik adalah ketika sebagian pendukung Anies mengatakan bahwa orang-orang yang mendukung atau membela Prabowo-Gibran disebut sebagai penjilat," tukasnya pada Senin (5/10/2026).
Dirinya berpendapat bahwa tudingan tersebut kini berbalik kepada kelompok yang kerap melontarkan kritik namun tetap mengambil keuntungan materiil dari birokrasi.
"Mereka seolah lupa bahwa Anies dan anaknya, Mutia Baswedan berada di posisi yang sama yaitu penjilat juga. Buktinya jelas, sang anak diam-diam ikut menikmati APBN melalui beasiswa LPDP yang dikelola oleh pemerintahan Prabowo-Gibran," timpalnya pada Senin (5/10/2026).
Integrasi para pemikir kritis ke dalam struktur formal dinilai mempertegas bahwa arah pergerakan politik nasional selalu bermuara pada konsensus bersama.
"Syahganda dan Rocky Gerung juga kini berada di posisi yang sama, yaitu sebagai berada dalam pemerintahan Pragib. Sebab, keduanya telah dilantik dan mendapatkan jabatan elite di lingkaran pemerintahan Prabowo-Gibran," jelasnya pada Senin (5/10/2026).
Ia menutup penjelasannya dengan menyatakan bahwa pergeseran posisi tokoh publik dalam sistem ketatanegaraan merupakan hal yang lumrah demi keberlangsungan program pembangunan.
"Lantas, keduanya juga dikatakan penjilat? Dalam dunia politik sebenarnya tidak ada istilah penjilat, melainkan bicara soal kepentingan untuk meraih kekuasaan. Politik tidak membahas soal penjilatan, melainkan tentang strategi jitu untuk menikmati kekuasaan," kuncinya pada Senin (5/10/2026).(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
