Repelita Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons tegas kritik ekonom Ichsanuddin Noorsy mengenai mahalnya biaya logistik pangan nasional saat pengecekan ketersediaan beras di Gudang Bulog DKI Jakarta pada Jumat, 24 April 2026.
Amran menyatakan bahwa pemerintah telah memetakan sumber persoalan di sektor pangan dan mulai menindak tegas para pelaku yang merugikan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Ia mengakui bahwa dominasi pelaku usaha besar dalam sektor penggilingan beras berpotensi mematikan usaha kecil di tingkat lokal.
Jika dibiarkan, dampak sosial dan ekonomi bisa semakin luas karena banyak tenaga kerja kehilangan penghasilan akibat praktik monopoli.
Amran mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan penindakan terhadap ratusan pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan tata niaga pangan.
Bahkan menurut pengakuannya, ada pejabat internal Kementerian Pertanian yang telah dicopot dari jabatannya dan sedang diproses secara hukum.
“Inilah yang Bapak katakan tadi. Ini orangnya, tersangkanya, Pak. Ini sudah ditangkap sebagian nih,” tegas Amran menjawab kekhawatiran Ichsanuddin.
Selain beras, Amran juga menyoroti ketergantungan impor komoditas lain seperti kedelai dan susu yang membebani petani lokal.
Ia menilai kebijakan liberalisasi perdagangan di masa lalu membuat petani dan peternak lokal sulit bersaing dengan produk impor murah.
Sebagai solusi jangka panjang, Amran menyebut pemerintah tengah mendorong pemangkasan rantai distribusi pangan agar tidak terlalu panjang.
Ia menilai selama ini keuntungan besar justru dinikmati oleh para perantara sementara petani hanya mendapatkan bagian kecil.
Pemerintah kini menyiapkan model koperasi berbasis desa yang menghubungkan langsung petani dengan konsumen akhir tanpa perantara.
Langkah itu diharapkan bisa menekan harga pangan di pasar sekaligus meningkatkan pendapatan petani secara signifikan.
Amran menegaskan bahwa komitmen pemerintah adalah memutus mata rantai distribusi yang selama ini dikuasai oleh para pemburu rente.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
