Repelita Banda Aceh - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh kembali memadati halaman Kantor Gubernur Aceh guna melancarkan aksi unjuk rasa lanjutan gelombang ketiga pada Rabu, 13 Mei 2026.
Eskalasi protes tersebut dipicu oleh tuntutan mutlak warga yang mendesak pembatalan total terhadap regulasi lokal berupa Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 mengenai program Jaminan Kesehatan Aceh.
ADVERTISEMENT
Massa menilai beleid baru yang mulai diundangkan sejak awal bulan ini secara sepihak telah merenggut hak konstitusional ratusan ribu warga lokal untuk mendapatkan jaminan fasilitas medis secara cuma-cuma.
Kebijakan anyar tersebut menuai resistensi hebat lantaran mengubah sistem proteksi medis universal yang semula mencakup seluruh lapisan masyarakat menjadi skema selektif berbasis klaster kesejahteraan ekonomi atau desil.
Dampaknya terdapat sebanyak 544.626 jiwa warga yang diklasifikasikan masuk dalam kelompok mampu kini kehilangan kepesertaan gratis dan diwajibkan menyetor iuran mandiri secara berkala.
Langkah verifikasi ini dinilai sangat cacat hukum lantaran instrumen pendataan tingkat kesejahteraan yang dipakai oleh jajaran eksekutif dituding tidak akurat serta carut-marut di lapangan.
Selain itu pihak parlemen daerah juga menyatakan bahwa pembatasan jaminan sosial ini menabrak aturan hierarki hukum yang lebih tinggi yaitu Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.
Dalam qanun tersebut diamanatkan bahwa perlindungan medis merupakan hak dasar yang wajib diberikan kepada seluruh penduduk Serambi Mekkah tanpa terkecuali atau memandang strata sosial.
Langkah pembatasan sepihak lewat instrumen peraturan gubernur ini dinilai melangkahi wewenang regulasi di atasnya serta mencederai target jangka panjang perluasan akses kesehatan daerah.
Dampak buruk lainnya kini dirasakan langsung oleh pasien di loket-loket rumah sakit yang harus menghadapi kerumitan prosedur administrasi baru akibat belum sinkronnya data nomor induk kependudukan.
Ketidakjelasan petunjuk teknis ini menimbulkan kepanikan massal di kalangan warga miskin yang takut ditolak oleh pihak manajemen fasilitas kesehatan atau dibebani biaya pengobatan yang tinggi.
Kondisi diperparah oleh sikap jajaran pejabat publik yang dinilai tidak transparan serta kerap mengeluarkan pernyataan yang saling bertolak belakang terkait jaminan keamanan anggaran medis.
Demonstran mendesak pihak otoritas untuk berterus terang mengenai kondisi riil kapasitas fiskal daerah daripada mengorbankan sektor kesehatan warga demi efisiensi anggaran belanja sepihak.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
