Repelita [Jakarta] - Otoritas pemungutan kas negara menghadapi kendala besar dalam mengumpulkan setoran wajib dari masyarakat di sepanjang periode setahun lalu.
Berdasarkan dokumen pemeriksaan resmi atas laporan keuangan internal, hampir seluruh unit kerja daerah kedeputian ini tidak mampu menyentuh target yang telah ditetapkan.
ADVERTISEMENT
Dari total puluhan kantor wilayah yang tersebar di tanah air, tercatat hanya ada dua instansi daerah saja yang sukses menembus target kesepakatan awal.
Kedua institusi berprestasi tersebut adalah unit kerja wilayah Jakarta Selatan II dengan perolehan sebesar 106,17% dan wilayah Jawa Barat II yang menyentuh angka 101,59%.
Sementara itu, sisa puluhan kantor regional lainnya terpuruk di bawah angka seratus persen, bahkan ada yang hanya mengumpulkan sepertiga dari pagu awal.
Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari pengamat kebijakan fiskal nasional mengenai keandalan pemetaan target oleh otoritas keuangan pusat.
Pihak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) melalui Kepala Riset Fajry Akbar memaparkan kelemahan sistem analisis kinerja per wilayah operasional tersebut.
Menurut pandangannya, alamat tempat pengurusan berkas wajib pajak badan sering kali tidak selaras dengan lokasi riil operasional usaha yang menghasilkan keuntungan.
Banyak korporasi raksasa di sektor agraria maupun pengerukan hasil bumi memilih terdaftar di ibukota, padahal aktivitas produksinya berada di pedalaman pulau lain.
Oleh karena itu, hasil pungutan di satu wilayah administratif tidak bisa serta-merta dijadikan acuan tunggal untuk mengukur denyut nadi ekonomi daerah setempat.
Kendati begitu, pengamat ekonomi ini melihat ada dua hambatan krusial yang melatarbelakapi kegagalan massal unit kerja daerah dalam memenuhi target tahunan.
Faktor utama bersumber dari penurunan daya beli masyarakat luas yang menggerus fondasi objek pungutan wajib negara.
Meskipun otoritas statistik merilis data pertumbuhan yang tampak meyakinkan, realisasi di lapangan justru memperlihatkan tren perlambatan transaksi yang cukup kontras.
“Di hampir seluruh Kanwil, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2025 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa Kanwil yang berada di wilayah pusat pertambangan-perkebunan dan industri hilirisasi tambang penerimaannya terpukul,” tutur Fajry kepada Kontan, Jumat (31/7/2026).
Fenomena merosotnya setoran kas negara ini berbanding lurus dengan kejatuhan harga jual komoditas andalan di pasar internasional serta lesunya sektor ritel domestik.
Penyebab kedua adalah penetapan batas minimal perolehan oleh pemerintah pusat yang dianggap terlampau ambisius tanpa melihat kapasitas riil di lapangan.
Ada beberapa kantor daerah yang sebenarnya mencatatkan pertumbuhan nominal positif, namun tetap dinyatakan gagal akibat standar target yang dinaikkan secara drastis.
"Bahkan, ada Kanwil yang target penerimaannya naik lebih dari 20% dari realisasi sebelumnya," katanya.
Kombinasi antara target yang tidak realistis dan situasi makro ekonomi yang kurang bersahabat menjadi pemicu utama ambruknya performa pengumpulan dana wajib tersebut.
Tantangan serupa diproyeksikan bakal terus membayangi jalan panjang pengumpulan pendapatan negara pada periode berjalan di tahun ini.
Berdasarkan tren kumulatif hingga pertengahan tahun, potensi kekurangan pemenuhan pagu nasional diperkirakan bertengger di angka ratusan triliun rupiah.
Secara nominal keseluruhan, total dana yang terkumpul tahun ini bahkan berpotensi lebih rendah ketimbang perolehan akhir pada tahun sebelumnya.
Di sisi lain, perbaikan indikator ekonomi makro belum memperlihatkan sinyal pemulihan yang kokoh untuk menopang target belanja negara.
Meskipun harga minyak kelapa sawit mentah mulai merangkak naik, angka perdagangan eceran di pasar tradisional justru mengalami penyusutan selama dua bulan beruntun.
Ditambah lagi, hasil jajak pendapat lembaga survei independen menunjukkan sentimen negatif masyarakat yang memandang kondisi keuangan pribadi mereka kian memburuk.
"Berdasarkan indikator saat ini, kemungkinan besar kondisinya akan seperti tahun lalu, sebagian besar Kanwil sulit mencapai target penerimaannya," tandasnya.
Sebagai data pelengkap, otoritas terkait mencatatkan total perolehan nasional setahun lalu sebesar Rp 1.917,89 triliun atau setara 87,60% dari target awal.
Jumlah pencapaian ini mengalami penurunan sebesar 0,71% jika dikomparasikan dengan akumulasi pendapatan pada periode dua tahun silam.
Dilihat dari klaster wajib pajak besar, pos ini menyumbang angka tertinggi senilai Rp 617,05 triliun meski hanya mencakup 83,99% dari target.
Unit khusus ibukota menyusul dengan raihan ratusan triliun rupiah, disusul wilayah Jakarta Selatan I dan Jakarta Pusat yang mendekati batas minimal kelulusan target.
Walaupun mayoritas kantor wilayah gagal memenuhi ekspetasi, wilayah operasional Jakarta Barat masih mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi belasan persen.
Sebaliknya, wilayah Kalimantan Timur dan Utara menjadi area dengan kejatuhan terdalam hingga minus puluhan persen akibat runtuhnya harga komoditas utama. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
