Repelita Jakarta - Fakta persidangan mengenai sengketa syarat administrasi ketatanegaraan kembali bergulir dengan memaparkan data konfirmasi dari jajaran perwakilan diplomatik luar negeri.
Proses pembuktian berkas di peradilan tertinggi negara tersebut mengungkap temuan baru terkait status pencatatan dokumen riwayat sekolah dari figur pimpinan nasional.
ADVERTISEMENT
Keterangan tertulis mengenai nihilnya arsip kelulusan dari lembaga resmi mancanegara itu dibagikan ke ruang publik melalui saluran media sosial Threads.
Informasi seputar jalannya agenda pembuktian perkara sengketa kedudukan wakil presiden tersebut diunggah oleh akun @akbarfaizal_uncensored.
Dalam kiriman siber tertanggal 2 Oktober 2026, sang mantan legislator membeberkan hasil penelusuran dokumen dari pihak kedutaan besar.
Akun @akbarfaizal_uncensored menuliskan, "Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (2/10) mengungkap fakta mengejutkan setelah Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Canberra mengonfirmasi tidak menemukan arsip atau catatan dokumen riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana pihak KBRI Canberra turut menegaskan bahwa program pathway di Australia tidak setara dengan jenjang SMA, meskipun Dirjen Kemendikdasmen menjelaskan bahwa penyetaraan ijazah luar negeri secara regulasi juga mencakup sertifikat dan diploma."
Temuan nihilnya data kelulusan formal dari pihak atase pendidikan tersebut memicu perdebatan sengit serta memancing reaksi pro-kontra dari masyarakat siber.
Sebagian kelompok warganet mempertanyakan urgensi serta dasar kewenangan dari jajaran kedutaan besar dalam melakukan pelacakan berkas personal seorang warga negara.
Kritik tajam mengenai keabsahan runtutan argumen yang dibangun oleh pengunggah materi diskusi digital itu disampaikan oleh akun @bayu_nunu.
Melalui pesan singkat di kolom respons, akun @bayu_nunu berujar, "Ngapain KBRI nyari ijazah orang?... Loe ngaco buat utas..."
Di sisi lain, reaksi pembelaan mengalir dari kelompok warganet yang menganggap polemik riwayat sekolah luar negeri ini sebagai persoalan politik yang terlalu dibesar-besarkan.
Masyarakat siber menilai status sosial dari sang tokoh pimpinan nasional menjamin orisinalitas proses pendidikan tinggi yang ditempuhnya di luar negeri selama ini.
Pernyataan ketidakpercayaan atas mencuatnya isu manipulasi berkas kelulusan administrasi pemilu tersebut dilayangkan oleh akun @noerhabibi.
Dalam kiriman daringnya di ruang diskusi siber itu, akun @noerhabibi menegaskan, "sekelas akbar faizal bisa kegoceng kasus ijasah gibran... bener2 kehabisan kata kata saya ini.. jangankan gibran, saya aja menganggap ini kasus remeh. ya jelas clear lah pendidikan gibran, anak walikota. masa sekolah dan kuliah di luar negeri nya boongan. apa nggak mikir anda ini.."
Proses verifikasi berkas riwayat sekolah pimpinan negara ini diprediksi masih akan terus mengundang polemik hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari majelis hakim.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
