Repelita Jakarta - Tim penasihat hukum pakar telematika melontarkan keraguan mendasar mengenai eksistensi lembar kelulusan tingkat perguruan tinggi milik mantan kepala negara yang sempat dipamerkan aparat kepolisian.
Pihak pembela mempertanyakan apakah dokumen akademik yang dihadirkan dalam gelar perkara khusus di kepolisian beberapa waktu lalu benar-benar merupakan warkah asli tanpa rekayasa.
ADVERTISEMENT
Kita seolah-olah bicara yang namanya ijazah yang ditunjukkan oleh gelar perkara khusus Polda Metro Jaya tanggal 15 Desember 2025 adalah ijazah yang asli, yang original, the question is ada gak ijazah yang asli dan original itu? Itu kan masalahnya, ujar Refly Harun, Selasa, 8 September 2026.
Lebih lanjut, ia menduga ada kemungkinan dokumen tersebut sengaja dibuat atau dicetak ulang pada masa kepemimpinan subjek bersangkutan guna memenuhi legitimasi administratif tertentu.
Apakah ijazah itu baru direproduksi belakangan? Kalau kita kaitkan misalkan UGM sebagai pihak, teori hegemoni misalnya, apakah rektor UGM ketika orang ini menjadi presiden, kemudian ada menteri sekretaris negara di sana, kemudian bisa mengatakan lain, tuturnya.
Menurut pandangan hukumnya, sengketa keaslian lembar kelulusan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan instrumen aturan administrasi birokrasi biasa.
Jadi tidak sesederhana itu, karena itu tidak bisa hukum administrasi menyelesaikan ini, ucapnya menegaskan kompleksitas persoalan yang sedang bergulir.
Oleh karena itu, pihak pembela berharap lembaga peradilan dapat menjalankan proses persidangan secara objektif serta berani membongkar kebenaran materiil di hadapan publik.
Karena itu yang kita harapkan adalah pengadilan ini harus menjadi pengadilan yang kredibel, transparan, berani mengungkapkan hal yang sesungguhnya, dan tolong semua, kita commit pada kebenaran, bukan commit pada pembelaan, pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
