Ketua Parlemen Iran Pastikan Usai Perang, Wajah Timur Tengah Berubah Tanpa Amerika Serikat

 

Repelita Teheran - Di tengah gempuran perang yang telah memasuki hari ke-18, Iran mulai menyuarakan visinya tentang masa depan Timur Tengah pasca konflik berkepanjangan.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa konflik kali ini tidak akan berakhir dengan kemenangan mutlak Amerika Serikat di kawasan.

Ia memastikan usai perang, wajah Timur Tengah akan berubah total tanpa dominasi Amerika Serikat seperti yang selama ini terjadi.

Sebaliknya, wajah kawasan akan berubah total dengan warna baru yang tidak sesuai dengan skenario yang diinginkan Washington.

Pernyataan ini menjadi sinyalemen bahwa Teheran, meskipun terus digempur habis-habisan, masih memiliki keyakinan untuk ikut menentukan arah kawasan pasca-perang.

Ghalibaf bahkan secara eksplisit menyebut rencana membangun sistem kerja sama baru dengan negara-negara Islam di Timur Tengah.

"Wajah Timur Tengah akan berubah setelah perang, tetapi tidak satu pun dari apa yang diinginkan Amerika akan tercapai," kata Ghalibaf sebagaimana disampaikan Iranin Arabic, Selasa, 17 Maret 2026.

"Setelah perang, kita akan membangun sistem kerja sama dengan negara-negara Islam di kawasan ini di bidang ekonomi dan keamanan," tegasnya.

Pernyataan ini secara langsung mempertanyakan apakah Amerika Serikat masih akan memiliki pengaruh di Timur Tengah pasca konflik.

Mohammad Bagher Ghalibaf bukanlah nama baru dalam peta politik Teheran yang selama ini dikenal dunia internasional.

Pria kelahiran 1961 ini memiliki latar belakang militer yang kuat dan pengalaman panjang di pemerintahan.

Ia adalah mantan komandan Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam dan pernah menjabat sebagai komandan pasukan keamanan dalam negeri.

Karier politiknya juga mentereng dengan berbagai posisi strategis yang pernah diembannya.

Ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Teheran dari tahun 2005 hingga 2017, sebelum akhirnya terpilih sebagai Ketua Parlemen Iran.

Posisinya saat ini menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh di Iran, terutama di tengah kekosongan kepemimpinan.

Kekosongan terjadi pasca-gugurnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Sayyid Ali Khamenei pada hari pertama perang, 28 Februari 2026.

Sebagai mantan komandan IRGC, pernyataan Ghalibaf tentang masa depan Timur Tengah tidak bisa dianggap angin lalu begitu saja.

Ia memahami betul kapabilitas militer Iran sekaligus dinamika politik yang berkembang di kawasan Timur Tengah.

Dalam pernyataannya, Ghalibaf juga menyoroti pola yang selama ini digunakan Amerika Serikat dan Israel dalam berhadapan dengan Iran.

Ia menuding kedua negara tersebut kerap menggunakan taktik bernegosiasi sambil menyerang secara bersamaan.

Ghalibaf mencontohkan bagaimana pada Februari lalu, hanya dua hari sebelum serangan udara AS-Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Teheran dan Washington sebenarnya dijadwalkan mengadakan pertemuan teknis di bawah mediasi Oman.

Mediator Oman saat itu bahkan melaporkan bahwa negosiasi mengenai program nuklir telah mencapai kemajuan signifikan.

"Ini bukan pertama kalinya terjadi," tegas Ghalibaf, merujuk pada insiden serupa pada Juni tahun sebelumnya ketika Israel menyerang di tengah persiapan putaran negosiasi keenam.

Saat itu, serangan berlangsung selama 12 hari dan Amerika Serikat bahkan ikut menyerang fasilitas nuklir Iran yang selama ini dilindungi.

"Siklus ini harus dipatahkan," kata Ghalibaf dengan nada tegas.

"Itu berarti ancaman terhadap Republik Islam dan seluruh kawasan harus dilenyapkan secara permanen," tambahnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa Iran tidak akan lagi terjebak dalam permainan diplomasi yang dianggapnya sebagai kedok untuk melancarkan serangan militer.

Yang menarik dari pernyataan Ghalibaf adalah visinya tentang masa depan kawasan yang lebih inklusif tanpa dominasi asing.

Ia tidak hanya berbicara tentang perlawanan, tetapi juga tentang pembangunan dan kerja sama regional.

"Sistem kerja sama dengan negara-negara Islam di kawasan ini di bidang ekonomi dan keamanan" menjadi kata kunci dalam visi tersebut.

Visi ini sejalan dengan gagasan yang pernah dilontarkan sebelumnya oleh tokoh-tokoh senior Iran lainnya.

Mohammad Javad Zarif, Wakil Presiden Iran, dalam tulisannya di The Economist pada Desember 2024, mengusulkan pembentukan Muslim West Asian Dialogue Association atau MWADA.

Inisiatif ini bertujuan menciptakan kerja sama regional yang melibatkan negara-negara inti Muslim di Asia Barat.

Negara-negara tersebut termasuk Bahrain, Mesir, Iran, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Turki, UEA, dan Yaman.

Zarif menekankan pentingnya membangun saling ketergantungan ekonomi di kawasan yang selama ini rapuh.

"Kurangnya saling ketergantungan di Asia Barat berasal dari jaringan perdagangan yang terfragmentasi, kurangnya perhatian pada pengembangan sistem perbankan dan pembayaran intra-regional, persaingan politik, dan ketergantungan pada pasar eksternal," tulis Zarif.

Ia mengusulkan pembentukan Dana Pembangunan MWADA yang dapat membiayai proyek-proyek infrastruktur kritis, terutama di daerah-daerah pasca-konflik.

Kerja sama energi juga menjadi fokus utama, termasuk jaminan keamanan energi dan eksplorasi sumber energi berkelanjutan seperti tenaga surya dan angin di dataran tinggi Iran.

Yang tak kalah penting, Zarif juga menyoroti perlunya kerja sama maritim, termasuk patroli keamanan bersama di jalur-jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz, Terusan Suez, dan Bab al-Mandab.

Pernyataan Ghalibaf tentang membangun kerja sama dengan negara-negara Islam di kawasan ini menarik dicermati, mengingat respons negara-negara Teluk terhadap perang saat ini tidak sepenuhnya mendukung Amerika Serikat.

Sejak awal konflik, negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk berulang kali menegaskan bahwa wilayah mereka tidak akan digunakan sebagai basis serangan terhadap Iran.

Arab Saudi, misalnya, telah memulai dialog dengan Iran sejak 2019 dan mencapai kesepakatan normalisasi hubungan pada 2023 melalui mediasi Tiongkok.

Riyadh bahkan menegaskan kepada Teheran bahwa wilayah udara maupun wilayah teritorialnya tidak akan digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran.

Namun, respons Iran yang meluncurkan rudal dan drone ke sejumlah negara Teluk justru memicu ketegangan baru di kawasan.

Pada tahap awal konflik, Iran menembakkan lebih dari dua kali lipat rudal balistik dan sekitar 20 kali lebih banyak drone ke negara-negara Teluk dibandingkan ke Israel.

Di Uni Emirat Arab, tiga orang dilaporkan tewas dan 78 lainnya terluka akibat serangan tersebut.

Fasilitas energi strategis di Ras Laffan, Qatar, yang merupakan pusat produksi gas alam cair global, juga terkena dampak serangan.

Qatar menyebut serangan Iran sebagai tindakan ceroboh dan tidak bertanggung jawab.

Dewan Menteri GCC dalam pertemuan darurat pada 1 Maret menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.

Meski demikian, upaya diplomatik terus berjalan di balik layar konflik yang memanas.

Oman dan Qatar selama ini dikenal sebagai mediator yang aktif dalam berbagai perundingan rahasia antara Teheran dan negara-negara Barat.

Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi bahkan menyatakan optimisme bahwa perdamaian sudah di depan mata sehari sebelum perang pecah.

Salah satu isu krusial dalam perang ini adalah Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan dunia.

Jalur air strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia serta sebagian besar pengiriman LNG global ini menjadi titik rawan konflik.

Ancaman penutupan selat tersebut telah membuat aktivitas pelayaran komersial nyaris terhenti dan menimbulkan guncangan di pasar energi internasional.

Terhentinya ekspor energi dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar dikhawatirkan dapat memicu gangguan ekonomi global, mengingat negara-negara tersebut merupakan pemasok energi utama bagi Asia dan Eropa.

Dalam visi Zarif, justru kerja sama di Selat Hormuz menjadi salah satu prioritas utama yang harus segera diwujudkan.

"Iran, mengingat lokasi dan keahlian keamanannya, memiliki posisi unik untuk berkontribusi pada keamanan jalur air seperti Selat Hormuz," tulisnya dalam proposal tersebut.

Sementara negara-negara lain dapat memainkan peran utama dalam mengamankan Terusan Suez dan Bab al-Mandab.

Inisiatif Hormuz Peace Endeavor yang diperkenalkan Teheran hampir lima tahun lalu, menurut Zarif, dapat dihidupkan kembali di bawah payung MWADA.

Apalagi hubungan Iran dengan UEA dan Arab Saudi saat ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Di tengah wacana geopolitik tentang masa depan kawasan, dampak kemanusiaan perang ini tidak boleh dilupakan begitu saja.

Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, menyatakan bahwa Timur Tengah kini menjadi salah satu wilayah paling mematikan di dunia bagi warga sipil.

Menurutnya, kawasan ini menjadi tempat yang sangat berisiko bagi tenaga medis, pekerja kemanusiaan, anggota tim PBB, hingga para jurnalis yang meliput konflik.

Ia mengingatkan bahwa kondisi seperti ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau biasa.

Penegakan hukum kemanusiaan internasional serta mekanisme pertanggungjawaban harus tetap dijalankan oleh semua pihak.

Pernyataan Ghalibaf tentang pembangunan sistem kerja sama ekonomi dan keamanan pasca-perang, jika sungguh-sungguh diwujudkan, dapat menjadi jalan keluar dari siklus kekerasan yang selama ini melanda kawasan.

Seperti diingatkan oleh para pengamat, stabilitas kawasan tidak bisa hanya dibangun di atas superioritas militer semata.

Stabilitas juga membutuhkan saling ketergantungan ekonomi dan kerja sama keamanan yang setara antar negara.

Pernyataan Ghalibaf ini muncul di saat perang masih berkecamuk dengan intensitas tinggi tanpa henti.

Hingga hari ke-18, Iran tercatat telah meluncurkan puluhan gelombang serangan balasan, termasuk yang terbaru gelombang ke-57 yang menargetkan pangkalan-pangkalan AS di kawasan Teluk.

Namun, di tengah gempuran, Iran tetap menyuarakan visi jangka panjang untuk kawasan tanpa kehadiran Amerika Serikat.

Hal ini menunjukkan bahwa Teheran tidak hanya fokus pada pertempuran hari ini, tetapi juga memikirkan posisi mereka di masa depan pasca konflik.

Beberapa analis internasional mencoba membaca skenario pasca-perang dengan berbagai kemungkinan.

Lina Khatib, Associate Fellow di Chatham House, menulis bahwa meskipun saat ini perang sedang memanas, ada tiga faktor utama yang dapat mengubah lintasan suram ini di masa depan.

Faktor tersebut adalah peran strategis Amerika Serikat, menurunnya pengaruh regional Iran, dan meningkatnya prospek ekonomi di Teluk.

Namun, Khatib juga mengingatkan bahwa perdamaian abadi di Timur Tengah tidak akan tercapai tanpa penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Iran selama ini telah menggunakan konflik tersebut untuk memperluas ambisi regionalnya, dengan menyebut jaringan proksinya sebagai poros perlawanan terhadap Israel dan AS.

Sementara itu, analis dari Al-Quds menulis bahwa perang melawan Iran bukan sekadar konfrontasi militer antara dua negara atau poros.

Perang ini merupakan peristiwa penting yang dapat membentuk kembali struktur keseimbangan di Timur Tengah.

Perang ini juga mungkin mempengaruhi transformasi yang sedang berlangsung dalam sistem internasional secara global.

Pernyataan Mohammad Bagher Ghalibaf tentang perubahan wajah Timur Tengah dan rencana membangun sistem kerja sama regional menjadi penanda bahwa Iran, meskipun terdesak secara militer, tetap memiliki ambisi besar untuk masa depan kawasan.

Visi tentang Timur Tengah yang tidak lagi didominasi Amerika Serikat, digantikan oleh kerja sama antarnegara Islam di bidang ekonomi dan keamanan, adalah narasi yang selama ini didengungkan Iran.

Namun, mewujudkannya di tengah realitas perang yang masih berkecamuk bukanlah perkara mudah bagi siapapun.

Negara-negara Teluk yang menjadi sasaran serangan Iran tentu memiliki luka dan kekhawatiran sendiri terhadap masa depan.

Upaya diplomasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun kini terancam runtuh oleh eskalasi militer yang meluas.

Satu hal yang pasti, perang ini telah mengubah peta geopolitik Timur Tengah secara fundamental.

Seperti kata Ghalibaf, wajahnya akan berubah secara total setelah perang usai, dan Amerika Serikat mungkin tidak lagi memiliki tempat di kawasan tersebut.

Pertanyaannya, perubahan seperti apa yang akan terjadi, dan siapa yang akan menuai manfaat dari perubahan tersebut masih menjadi misteri.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga