Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Tolak Undangan Istana Prabowo demi Konsistensi Kritik Kebijakan Publik

 

Repelita Jakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto mengungkapkan bahwa dirinya telah menolak undangan resmi untuk menghadiri pertemuan langsung di Istana Negara pada bulan Agustus lalu.

Penolakan tersebut disampaikannya secara tegas demi menjaga konsistensi dalam perjuangan kritis yang selama ini diusung oleh organisasi mahasiswa.

Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya jadi enggak usah bicara kalau kita sudah pernah nolak itu kata Tiyo.

Ia menjelaskan bahwa seluruh kritik serta pandangan yang ingin disampaikan telah dipublikasikan secara terbuka melalui berbagai saluran termasuk podcast sehingga dapat diakses langsung oleh Presiden tanpa memerlukan pertemuan tatap muka.

Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast jadi enggak perlu ketemu tuturnya.

Tiyo Ardianto menegaskan bahwa sikap kritis terhadap kebijakan pemerintahan bukanlah reaksi spontan melainkan hasil pemikiran matang yang telah dilakukan sejak satu tahun lalu.

Kita itu tidak tiba-tiba marah ke presiden kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi sebutnya.

Menurutnya berbagai isu kebijakan publik telah menjadi sorotan termasuk revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia serta mekanisme mandatory spending yang berkaitan erat dengan program Makan Bergizi Gratis.

Ternyata seluruh kritik yang disampaikan oleh publik itu tidak terolah dengan baik oleh pemerintah paparnya.

Ia menilai terdapat jarak yang signifikan antara penyampaian suara rakyat dengan respons serta pemahaman dari pihak pemerintah.

Jadi ada jarak antara suara telinga dan otak sambungnya.

Tiyo Ardianto menyoroti dugaan pergeseran anggaran pendidikan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis yang dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan sektor pendidikan nasional.

Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan sebutnya.

Ia menyatakan bahwa jika dana sebesar dua ratus dua puluh tiga triliun rupiah yang dialihkan tersebut dikelola secara optimal untuk sektor pendidikan maka seluruh mahasiswa di Indonesia dapat memperoleh pendidikan gratis hanya dengan anggaran seratus delapan puluh triliun rupiah.

Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa terangnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga