
Repelita Jakarta - Sorotan publik terhadap Dwi Sasetyaningtyas semakin meluas setelah pernyataannya di media sosial memicu kontroversi besar.
Kini perhatian warganet beralih ke sosok ayah mertuanya yaitu Syukur Iwantoro yang rekam jejak jabatan serta laporan kekayaannya mulai dibongkar secara mendalam.
Nama Syukur menjadi bahan perbincangan luas setelah publik menelusuri latar belakang keluarga Dwi yang sebelumnya mengklaim bukan berasal dari kalangan berada.
Pernyataan tersebut dianggap bertolak belakang setelah diketahui suaminya Arya Pamungkas Iwantoro adalah putra dari mantan pejabat eselon satu di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Kontroversi bermula ketika Dwi sebagai penerima beasiswa LPDP menceritakan perjalanan studinya di Utrecht University dengan narasi keluarga sederhana.
Narasi itu langsung dipertanyakan setelah posisi strategis sang mertua di birokrasi terungkap di mata publik.
Perdebatan ramai di berbagai platform digital dengan banyak warganet mempertanyakan konsistensi serta transparansi mengenai kondisi ekonomi keluarga sebenarnya.
Warganet kemudian menelusuri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik Syukur yang tercatat di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan data e-LHKPN tahun dua ribu delapan belas Syukur melaporkan total kekayaan mencapai tiga miliar sembilan puluh tiga juta rupiah saat menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
Rincian harta meliputi tanah dan bangunan senilai dua miliar enam ratus enam puluh juta rupiah alat transportasi serta mesin dua ratus empat puluh enam juta rupiah.
Harta bergerak lainnya mencapai seratus dua puluh lima juta rupiah kas serta setara kas delapan puluh satu juta rupiah dan utang dua puluh juta rupiah.
Data tersebut kembali viral setelah dibagikan ulang secara masif memicu diskusi panas mengenai kesesuaian antara klaim keluarga biasa dengan fakta administratif yang ada.
Sebagian warganet juga menyinggung keterkaitan nama Syukur dalam dinamika pengawasan pejabat negara di masa lalu meski tidak semua informasi disertai konteks lengkap.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana jejak birokrasi lama mudah kembali menjadi sorotan ketika kontroversi baru melibatkan anggota keluarga.
Kasus ini berkembang menjadi isu yang menyeret latar belakang keluarga riwayat jabatan pejabat negara serta data kekayaan publik.
Kontroversi personal ini memperlihatkan bahwa figur terkait institusi negara tidak lepas dari pengawasan ketat masyarakat di era keterbukaan informasi.
Transparansi data melalui sistem pelaporan kekayaan pejabat memang dirancang untuk akuntabilitas namun sering berubah menjadi alat evaluasi sosial yang luas.
Hingga kini perdebatan masih berlangsung di ruang digital tanpa pernyataan resmi tambahan dari pihak terkait mengenai ramainya kembali data tersebut.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa jejak jabatan laporan kekayaan serta pernyataan pribadi dapat saling terhubung dan dengan cepat menjadi perbincangan nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

