Tiyo Ardianto: Menteri HAM Natalius Pigai Tak Paham HAM, Seharusnya Bela Korban Teror Bukan Kebijakan MBG

 

Repelita Jakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto kembali menyampaikan kritik pedas terhadap pemerintah termasuk Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dalam wawancara di Podcast Terus Terang Media.

Tiyo menilai sejumlah pejabat negara salah memahami esensi kritik mahasiswa terhadap program Makan Bergizi Gratis serta berbagai isu hak asasi manusia yang sedang hangat dibicarakan.

Dalam diskusi tersebut Tiyo secara langsung menyoroti sikap Menteri HAM Natalius Pigai sebagai cerminan respons negara terhadap polemik seputar program MBG yang terus menjadi perdebatan publik.

Ia menanggapi pernyataan Menteri Pigai yang disebut menganggap penentang penghentian MBG sebagai pihak yang melanggar hak asasi manusia sehingga memicu reaksi keras dari Tiyo.

Tiyo kemudian melontarkan kritik paling tegas dengan menyatakan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak memahami hak asasi manusia secara benar.

“Mas Natalius Pigai saya kira adalah Menteri HAM yang tidak paham apa pun soal HAM,” ujar Tiyo dengan tegas.

Menurut Tiyo jika benar-benar memahami HAM maka fokus utama seharusnya tertuju pada perlindungan terhadap korban terorisme bukan membela kebijakan pemerintah secara membabi buta.

“Karena mestinya kalau beliau paham soal HAM, beliau enggak akan bicara soal pembelaan terhadap MBG, tapi beliau bicara soal pembelaan terhadap korban teror,” tutupnya.

Tiyo menegaskan bahwa pihak BEM UGM tidak pernah menuntut penghentian total program MBG karena menyadari pentingnya penanganan stunting di tingkat nasional.

“BEM UGM tidak pernah mengatakan MBG itu dihentikan, karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi, itulah yang kami kritisi,” jelasnya.

Ia juga mempertanyakan sikap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang dinilai mengalihkan pembahasan isu teror ke ranah etika dan kesantunan saja.

Tiyo menyebut pengalihan tersebut sebagai masalah serius karena menghindari substansi utama yang sedang menjadi sorotan masyarakat luas.

“Pun ketika setelah beliau tidak tahu apa yang diucapkan, dia justru mengalihkan jawabannya pada urusan-urusan etika, urusan-urusan kesantunan. Ini menurut saya problem,” kata Tiyo.

Dalam pernyataan yang cukup keras Tiyo menegaskan posisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan dengan menyatakan bahwa pejabat hanyalah buruh yang dipekerjakan oleh rakyat.

“Kami ini bosmu, Mas Pras. Sebagai rakyat, kalian itu buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat,” tegasnya.

Ia bahkan menyindir pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyebut “dasmu etik” dengan mengatakan bahwa ungkapan tersebut lebih tepat ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara yang terlalu menekankan isu etika.

Tiyo juga mempersoalkan klaim pemerintah yang menyatakan belum mengetahui pelaku di balik aksi teror yang terjadi belakangan ini.

Menurutnya negara memiliki perangkat lengkap seperti Badan Intelijen Negara serta patroli siber untuk melacak seluruh komunikasi digital di Indonesia sehingga tidak mungkin tidak mengetahui.

“Kalau beliau merespons tidak tahu soal teror, itu mustahil. Negara punya kelengkapan alat untuk mengetahui siapa di balik seluruh komunikasi digital di Indonesia. Ada BIN, ada patroli siber. Jadi mustahil pemerintah itu tidak tahu,” tegasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga