[PANAS] Yahya Zaini Balas Protes PDIP: Anggaran MBG Rp223,5 Triliun Disetujui Bulat Termasuk Fraksi PDIP di Banggar dan Paripurna

 

Repelita Jakarta - Protes dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menuding dana Makan Bergizi Gratis menggerus jatah anggaran pendidikan nasional mendapat tanggapan tegas dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dari Fraksi Golkar.

Yahya menegaskan bahwa alokasi triliunan rupiah untuk program MBG bukan keputusan sepihak melainkan hasil kesepakatan bulat seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat termasuk dari PDIP sendiri.

Ia menyatakan keheranan atas sikap PDIP yang kini bersuara lantang mengenai anggaran pendidikan padahal saat pembahasan di Badan Anggaran hingga pengesahan di Rapat Paripurna tidak ada satu pun penolakan yang muncul.

"Semua fraksi di DPR sepakat dengan anggaran MBG yang telah disepakati oleh banggar dan disahkan dalam paripurna DPR sehingga menjadi UU APBN. Termasuk Fraksi PDIP tidak ada yang menolak waktu pembahasan di Banggar dan paripurna. Sehingga menjadi keputusan yang bulat," tegas Yahya saat dihubungi pada Jumat 27 Februari 2026.

Yahya menambahkan bahwa Ketua DPR berasal dari PDIP dan Ketua Badan Anggaran juga dari fraksi yang sama sehingga seluruh elemen partai tersebut turut menyetujui alokasi dana MBG tersebut.

Menurutnya Fraksi Golkar secara kelembagaan tidak terlibat dalam pengelolaan dana program MBG karena hal itu menjadi ranah Badan Gizi Nasional serta yayasan yang bekerja sama dengan masyarakat luas.

Yahya membela urgensi program ini dengan menunjukkan contoh keberhasilan serupa di berbagai negara seperti Jepang yang telah melaksanakannya selama seratus tiga puluh tujuh tahun disusul Brasil Korea Selatan dan India.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati dari Fraksi PDIP menyatakan kekecewaan atas alokasi Rp223,5 triliun untuk MBG yang diambil dari total Rp769 triliun anggaran pendidikan nasional.

Esti menegaskan bahwa data tersebut tercantum secara resmi dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 sehingga menunjukkan adanya pemotongan porsi signifikan untuk sektor pendidikan.

Ia menekankan bahwa angka-angka dalam undang-undang tersebut berbicara sendiri tentang realitas pengalihan dana yang dinilai merugikan prioritas pendidikan nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga