Soenarko Kecam Pernyataan Kapolri dan Kritik Tajam Sikap DPR dalam Polemik Reformasi Polri

 

Repelita Jakarta - Mantan Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Soenarko meledakkan amarahnya dalam sesi podcast Madilog Forum Keadilan yang dipandu jurnalis senior Darmawan Sepriyossa.

Ia menyasar langsung pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan siap mempertahankan posisi Polri tetap di bawah presiden sampai titik darah penghabisan.

Bagi Soenarko kalimat tersebut terdengar ganjil berlebihan dan bahkan berpotensi mengandung unsur pembangkangan terhadap otoritas sipil.

Dalam tradisi militer perintah atasan adalah hukum mutlak sehingga membantahnya berarti pembangkangan.

Ia menegaskan Kapolri sebagai bawahan langsung presiden sehingga pernyataan di depan DPR itu tampak seperti tantangan terhadap supremasi sipil.

Soenarko menyebut pernyataan Kapolri konyol kekanak-kanakan dan tidak pantas keluar dari mulut pimpinan institusi penegak hukum.

Kemarahannya semakin memuncak saat menyinggung tepuk tangan anggota DPR yang menyambut pernyataan tersebut.

Ia menyindir DPR telah berubah menjadi rumah para mafia di mana suara rakyat kerap tenggelam dalam kepentingan birokrasi dan oligarki.

Soenarko mempersoalkan ketakutan Polri jika ditempatkan di bawah kementerian dan menilai profesionalitas seharusnya menjadi inti utama bukan struktur organisasi.

Ia mengutip mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duadji yang menyatakan Polri tak masalah berada di bawah kementerian mana pun selama tetap profesional dan taat tugas.

Menurut Soenarko ketakutan itu justru mengindikasikan adanya kenyamanan dan privilese yang ingin dipertahankan.

Kritiknya melebar ke praktik kepolisian di lapangan mulai dari kriminalisasi rakyat keberpihakan pada pengusaha dalam konflik agraria hingga kasus hukum yang dinilainya mencederai rasa keadilan.

Program Presisi yang sering digaungkan dianggapnya hanya slogan kosong yang tidak sesuai realitas di lapangan.

Ia melihat pola hukum tajam ke bawah tumpul ke atas dari berbagai konflik lahan di Sleman hingga Kalimantan serta kasus besar nasional lainnya.

Di akhir perbincangan kekecewaan Soenarko tertuju pada Presiden Prabowo Subianto yang juga sesama purnawirawan TNI.

Ia mengungkap Forum Purnawirawan TNI berulang kali mengajukan audiensi membawa delapan poin tuntutan termasuk reformasi Polri dan pemakzulan wakil presiden namun tidak pernah mendapat tanggapan.

Diamnya presiden bagi Soenarko menjadi sinyal paling keras bahwa kekuasaan memilih bungkam sementara rakyat terus menanti keadilan yang tak kunjung tiba.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga