
Repelita Jakarta - Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai kemudahan penguatan nilai tukar rupiah hingga level Rp15.000 per dolar AS memicu kontroversi di kalangan ekonom.
Ekonom Awalil Rizky menilai ucapan tersebut melampaui batas kewenangan Bank Indonesia karena menyiratkan kemampuan langsung mengendalikan nilai tukar yang merupakan domain otoritas moneter.
Pernyataan Purbaya disampaikan dalam Indonesia Economic Summit pada Selasa 3 Februari 2026 di mana ia menyebut nilai tukar rupiah saat ini belum mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia.
Menurutnya rupiah seharusnya lebih kuat terutama di tengah penguatan mata uang negara tetangga seperti ringgit Malaysia baht Thailand serta dolar Singapura.
Awalil Rizky mengakui bahwa kritik terhadap pelemahan rupiah memang sah dan relevan dalam konteks kondisi ekonomi nasional.
Namun ia menyoroti bahwa pernyataan Menteri Keuangan secara terbuka mengklaim penguatan rupiah bukan hal sulit jika berada di posisi otoritas moneter berpotensi dibaca sebagai penyalahan terhadap Bank Indonesia.
Ucapan tersebut dinilai mencampuradukkan peran kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter yang memiliki mekanisme serta independensi tersendiri.
Awalil Rizky menekankan bahwa pengelolaan stabilitas nilai tukar berada di bawah wewenang Bank Indonesia melalui tata kelola berlapis yang melibatkan gubernur deputi serta tim kajian internal.
Kritik terhadap kebijakan moneter boleh disampaikan tetapi perubahan mendasar seharusnya melalui proses konstitusional seperti revisi Undang-Undang Bank Indonesia bukan melalui pernyataan di forum publik.
Ia juga mempertanyakan inkonsistensi kebijakan karena asumsi nilai tukar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 dipatok di kisaran Rp16.500 per dolar AS sementara Purbaya menyebut angka ideal Rp15.000.
Menurut Awalil Rizky penguatan rupiah tidak semata bergantung pada kebijakan moneter melainkan juga pada kesehatan ekonomi domestik serta tingkat kepercayaan investor.
Fakta menunjukkan arus modal asing masih terbatas sejak tahun 2024 bahkan cenderung keluar pada beberapa periode yang menjadi indikasi persepsi pasar belum pulih sepenuhnya.
Awalil Rizky menyatakan bahwa menyederhanakan persoalan nilai tukar dengan menyalahkan Bank Indonesia merupakan pendekatan berlebihan yang mengabaikan keterkaitan kompleks antara fiskal moneter serta dinamika pasar.
Ia menegaskan bahwa tanpa perbaikan nyata di sektor riil serta peningkatan tata kelola ekonomi janji penguatan rupiah hanya akan menjadi retorika tanpa dampak substansial.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok.

