Program Makan Bergizi Gratis Salah Sasaran: Anak Miskin & Santri Terabaikan, Guru Honorer Terpukul Ketimpangan Remunerasi

Repelita Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi unggulan Presiden Prabowo Subianto terus menuai kritik meskipun filosofinya dianggap mulia namun implementasinya menyimpan sejumlah persoalan serius.

Analis politik dan kebijakan publik Agus Wahid menyatakan bahwa landasan program tersebut untuk rakyat namun pertanyaannya untuk rakyat yang mana.

Untuk rakyat itulah landasan filosofis dari kebijakan makan bergizi gratis tapi untuk rakyat yang mana ujar Agus kepada fajar.co.id pada Senin 23 Februari 2026.

Ia menjelaskan sasaran MBG memang anak sekolah dari SD hingga SLTA sebagai komponen rakyat yang perlu diperhatikan namun terdapat penyimpangan serius dalam pelaksanaannya.

Dilihat dari sisi filosofinya MBG tergolong program bagus bisa menjadi program populis ikhtiar membangun kualitas kecerdasan anak-anak didik melalui asupan makanan bergizi tapi pertanyaannya apakah selama ini seluruh anak sekolah kurang gizi hanya sebagiannya tegasnya.

Agus mengacu pada data kemiskinan nasional yang mencapai dua puluh empat koma nol enam juta jiwa atau delapan koma lima tujuh persen sehingga anak dari keluarga miskin layak menjadi prioritas utama.

Bagaimana dengan anak-anak dari keluarga sejahtera apalagi makmur yang jumlahnya jauh lebih besar setidaknya keluarga sejahtera dua tiga dan tiga plus menurut BPS mencapai kisaran tujuh puluh empat juta mereka bukan hanya tidak memerlukan MBG tapi justru bisa merendahkan kualitas makanan MBG karena dianggap di bawah standar atau jauh dari ekspektasi katanya.

Ia menilai generalisasi MBG untuk seluruh siswa SD hingga SLTA tidak tepat sasaran bahkan menduga anak di pesantren tradisional belum banyak tersentuh program tersebut.

Jumlah santri di pesantren tradisional sekitar satu koma tiga tujuh juta orang dari empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu pondok pesantren terbanyak berada di Jawa Timur disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Jika mereka mendapat perhatian utama MBG sungguh memberikan makna strategis bagi peningkatan kualitas kecerdasan anak-anak santri kebijakan MBG benar-benar tepat jika menyasar mereka tukasnya.

Ia mempertanyakan apakah lima puluh dua juta penerima MBG hingga Januari 2026 sudah termasuk kalangan pesantren karena data belum terverifikasi.

Tidak berlebihan jika muncul gugatan agar alokasi hak MBG untuk para santri dipenuhi secara menyeluruh termasuk sekolah di daerah pinggiran imbuhnya.

Sorotan juga tertuju pada besarnya anggaran MBG di mana dalam satu setengah bulan Badan Gizi Nasional menarik sekitar tiga puluh dua koma satu triliun dan kembali menggelontorkan sembilan belas koma lima triliun pada awal Januari 2026.

Dana tersebut bersumber dari APBN termasuk anggaran pendidikan sebesar tujuh ratus enam puluh sembilan triliun di mana dua ratus dua puluh tiga triliun dikelola BGN untuk MBG sehingga operasional pendidikan tersisa sekitar lima ratus empat puluh lima triliun.

Sebuah renungan apakah pengurangan dana pendidikan tidak akan mengurangi kinerja kependidikan meski belum diteliti lebih jauh pengaruh negatifnya sudah terlihat di antaranya kecemburuan kaum guru ujar Agus.

Ia menyoroti kontras remunerasi antara petugas MBG dan guru honorer di mana kepala dapur SPPG menerima sekitar enam koma empat juta per bulan tenaga ahli gizi tiga koma lima hingga enam juta tenaga dapur dua koma lima hingga empat koma lima juta sementara guru honorer hanya sekitar dua ratus lima puluh ribu per bulan.

Dari sisi remunerasi kebijakan MBG sangat memukul kepentingan kaum guru terdapat ketidakadilan yang sangat kontras tegasnya.

Agus menegaskan meski jam kerja dan beban berbeda tugas guru tidak sekadar mengajar kognitif melainkan membangun akhlak dan karakter generasi masa depan yang merupakan investasi jangka panjang.

Tanggung jawab guru mempersiapkan generasi masa depan hasilnya bukan instan ini investasi jangka panjang jika MBG tetap dipertahankan maka remunerasi guru tidak boleh di bawah petugas MBG agar terjadi keadilan dan menghilangkan kecemburuan sosial terangnya.

Ia juga mempertanyakan keberlanjutan pendanaan MBG dengan kebutuhan sekitar satu koma dua triliun per hari dan target tiga ratus tiga puluh lima triliun per tahun sehingga hingga dua ribu dua puluh sembilan dibutuhkan satu koma tiga empat nol triliun.

Akankah tercover oleh APBN diragukan andalannya bisa ditebak dari utang luar negeri sementara pertumbuhan ekonomi belum sehat dan masih terbebani warisan utang rezim sebelumnya tandasnya.

Posisi utang luar negeri pada dua ribu dua puluh enam mencapai sembilan koma enam tiga tujuh triliun atau sekitar empat puluh koma empat enam persen dari PDB sehingga menambah beban fiskal ke depan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga