Pantang mundur Prabowo di Dewan Perdamaian, bakal ikut pertemuan perdana di AS?

 

Repelita Jakarta - Pertemuan perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan digelar di Washington pada 19 Februari 2026.

Dewan tersebut menjadi bagian dari 20 poin rencana mediasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang diusung Trump.

Indonesia termasuk di antara 20 negara anggota yang diumumkan Trump saat memperkenalkan BoP di sela-sela World Economic Forum di Davos pada Januari 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tersebut masih menunggu keputusan akhir dari Presiden sendiri.

Ya nunggu diputusin, kata Prasetyo secara singkat ketika ditanya soal keikutsertaan kepala negara.

Ia menjelaskan bahwa sebelum ada keputusan resmi mengenai keberangkatan, pihak Istana tidak dapat memberikan konfirmasi pasti mengenai jadwal dan kehadiran Presiden.

Kan begini, sebelum diputuskan yak go, kita akan berangkat tanggal sekian, kan tidak mungkin saya bisa menyampaikan bahwa pasti berangkat tanggal segini, ujar Prasetyo.

Meski demikian Prasetyo memberikan sinyal positif terkait kemungkinan Presiden Prabowo akan menghadiri pertemuan tersebut secara langsung.

Insyaallah berangkat lah, tutur Prasetyo dalam pernyataannya.

Pertemuan di Washington ini menjadi forum pertama BoP yang berfungsi sebagai markas dewan tersebut dan disebut Trump sebagai dewan pemimpin paling bergengsi yang pernah dibentuk.

Awalnya BoP digambarkan sebagai badan pengawas terbatas untuk mengawal perlucutan senjata di Gaza serta transisi pemerintahan teknokratis di wilayah itu.

Inisiatif ini sempat mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November lalu seiring proses perdamaian yang lebih luas.

Pengamat menilai keikutsertaan Indonesia dalam BoP sulit dibuktikan secara akademis sebagai upaya menyuarakan kemerdekaan Palestina mengingat piagam dewan tidak menyebutkan Palestina dan Gaza secara eksplisit.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang Dion Maulana P menyatakan bahwa hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan peran negara anggota dalam isu kemanusiaan global termasuk Gaza.

Jika merujuk pada piagam resmi BoP, terdapat sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian, salah satunya terkait tidak disebutkannya secara eksplisit Palestina dan Gaza, katanya pada Minggu 8 Februari 2026.

Menurutnya ketidaklibatan Palestina dalam forum berpotensi menciptakan persepsi bahwa nasib wilayah tersebut ditentukan oleh pihak luar.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga