LPDP ungkap hasil pemeriksaan Arya Iwantoro suami Tyas, ternyata beasiswanya memang bermasalah

Repelita Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melakukan pemeriksaan intensif terhadap Arya Iwantoro suami Dwi Sasetyaningtyas terkait dugaan pelanggaran perjanjian beasiswa pada Senin 23 Februari 2026.

Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso menyatakan bahwa berdasarkan klarifikasi dan pencocokan data pembiayaan studi Arya tidak berjalan sesuai ketentuan yang disepakati.

Arya Iwantoro akhirnya mengakui secara terbuka di hadapan Dwi Larso bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan studi yang didanai LPDP.

Pemeriksaan dilakukan melalui zoom selama satu jam mulai pukul sembilan hingga sepuluh pagi dan Arya bersikap kooperatif dengan menjawab seluruh pertanyaan serta menyampaikan kronologi sejak menerima beasiswa.

Ia menceritakan proses penerimaan beasiswa persiapan keberangkatan studi master hingga lanjut S3 di Utrecht Belanda serta upaya mencari pekerjaan dan riset setelah lulus.

Arya juga menyampaikan kesedihannya atas polemik yang muncul akibat konten istrinya yang viral sehingga keluarganya menjadi sorotan nasional.

Dwi Larso menjelaskan bahwa Arya mendapat beasiswa pada tahun 2016 dan berangkat pada 2017 untuk program S3 dengan perjanjian yang telah ditandatangani keduanya.

Pembiayaan LPDP tidak mencakup hingga selesai total karena masa studi melewati batas waktu yang diatur dalam ketentuan sehingga berpotensi dikenai sanksi.

Arya mengakui adanya salah persepsi terhadap konsep aturan LPDP termasuk ketentuan dua n plus satu yang sebenarnya tercantum dalam peraturan.

Dalam waktu dekat LPDP akan mengumumkan sanksi resmi terhadap Arya berdasarkan saran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat terkait.

Sanksi terberat berupa pengembalian seluruh dana beasiswa yang dibelanjakan untuk S2 dan S3 beserta bunga serta pemblokiran akses layanan LPDP di masa depan.

Purbaya sebelumnya menyatakan kekesalan atas konten viral Dwi Sasetyaningtyas dan menegaskan akan memblacklist pasangan tersebut dari seluruh pekerjaan di pemerintahan.

Ia juga meminta pengembalian dana beasiswa secara adil termasuk bunga sebagaimana perlakuan terhadap pinjaman dari dana publik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga