Khozinudin: Pelemahan KPK di Era Jokowi Tak Terbantahkan, Jokowi Tak Bisa Lepas Tanggung Jawab

Repelita Jakarta - Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis Ahmad Khozinudin menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lemah secara sistematis sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Ia menegaskan bahwa siapa pun tidak dapat membantah fakta sejarah mengenai pelemahan KPK selama periode kekuasaan Jokowi yang ditandai dengan perubahan undang-undang.

Ahmad Khozinudin menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan pada masa pemerintahan Jokowi.

Menurutnya Jokowi tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan perubahan undang-undang tersebut berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat karena pada akhirnya undang-undang itu disahkan dan ditetapkan oleh presiden sebagai wakil pemerintah bersama DPR.

Ia menambahkan bahwa pernyataan mantan Ketua KPK periode dua ribu lima belas hingga dua ribu sembilan belas Agus Rahardjo secara tegas menunjuk Jokowi sebagai biang kerok pelemahan KPK.

Ahmad Khozinudin menyebutkan bahwa Jokowi pernah meminta penghentian kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Ketua DPR sekaligus Ketua Golkar saat itu Setya Novanto.

Berdasarkan undang-undang KPK lama Agus Rahardjo tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena KPK tidak memiliki kewenangan menghentikan perkara melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Perubahan undang-undang KPK secara sistematis telah melemahkan lembaga antikorupsi salah satunya dengan memberikan wewenang SP3 kepada KPK sebagaimana yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan.

Pernyataan Ahmad Khozinudin tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu 22 Februari 2026 sebagai kritik terhadap proses pelemahan KPK di era sebelumnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga