Indonesia di Board of Peace Bukan Sekadar Simbol Harus Tegas Evaluasi Jika Pelanggaran Kemanusiaan Berulang

 

Repelita Jakarta - Keanggotaan Indonesia di Board of Peace harus didasarkan pada komitmen konstitusional untuk mewujudkan perdamaian dunia terutama dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di forum tersebut tidak boleh bersifat simbolis semata melainkan harus diisi dengan sikap tegas terhadap pelanggaran yang berulang.

“Indonesia masuk ke BOP bukan untuk sekedar hadir atau simbolik. Kita bergabung karena ingin mendorong perdamaian yang nyata terutama di Gaza” ujar Amelia di Jakarta pada Selasa 3 Februari 2026.

Menurut legislator Fraksi Partai NasDem itu Board of Peace dibentuk sebagai wadah bagi negara-negara yang memiliki tekad kuat menghentikan konflik dan melindungi warga sipil.

Ia menilai jika di tengah gencatan senjata justru terjadi serangan berulang termasuk ke wilayah pengungsian maka hal itu bertentangan dengan tujuan awal pembentukan forum tersebut.

“Kalau di dalam perjalanan justru terjadi pelanggaran kemanusiaan apalagi dilakukan secara berulang maka itu harus menjadi perhatian serius. Tidak bisa dibiarkan” tegasnya.

Amelia menekankan Indonesia memiliki posisi strategis di Board of Peace sehingga tidak boleh hanya menjadi pengikut keputusan negara lain.

Dengan posisi tersebut Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan keberatan serta mendorong forum tetap berada pada jalur perdamaian sejati.

“Kita bukan negara followers. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah. Kalau ada pihak yang terus melanggar tentu ada konsekuensi yang harus dibahas bersama” katanya.

Komisi I DPR RI memandang bahwa evaluasi terhadap efektivitas Board of Peace menjadi langkah wajar jika pelanggaran terus berulang tanpa adanya mekanisme korektif yang jelas.

Menurutnya keanggotaan Indonesia di forum internasional harus memberikan manfaat nyata bagi upaya perdamaian bukan justru membiarkan kekerasan berlanjut tanpa konsekuensi.

“Kalau BOP keluar dari tujuan awalnya maka pemerintah perlu mengevaluasi langkah-langkah yang diambil. Prinsip kita jelas mendukung perdamaian dan menolak segala bentuk pelanggaran kemanusiaan” tandas Amelia.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga