Diaspora 5 Benua Tuntut Presiden Pecat Kapolri, Serahkan Sikap kepada Gatot Nurmantyo

Repelita Jakarta - Perwakilan diaspora Indonesia dari lima benua yang tergabung dalam Forum Tanah Air atau FTA menemui mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo di Jakarta pada 2 Februari 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri Karina Joedo yang selama ini bermukim di Singapura dan kini tinggal di Abu Dhabi Uni Emirat Arab sebagai perwakilan FTA.

Karina memperkenalkan diri sebagai utusan komunitas yang diketuai Tata Kesantra di New York Amerika Serikat dan beranggotakan diaspora dari 21 negara.

Menurut Karina meskipun diaspora tidak terdampak langsung kondisi ekonomi tanah air mereka tetap memiliki tanggung jawab moral yang sama terhadap saudara-saudara di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa jarak geografis tidak menghilangkan rasa kepedulian terhadap keadaan yang terjadi di tanah air saat ini.

Karina menyatakan kedatangannya menemui Gatot Nurmantyo karena diaspora mengamati konsistensi pandangan mantan Panglima TNI tersebut yang sejalan dengan apa yang mereka rasakan.

Dalam era keterbukaan informasi saat ini diaspora menyaksikan ketegangan antara negara dan warga negara yang terjadi secara terbuka di lapangan.

Karina menyampaikan kekecewaan mendalam atas kondisi kehidupan rakyat kecil yang hidup tanpa kepastian hukum pekerjaan kesehatan serta pendidikan.

Ia membandingkan situasi di Indonesia dengan negara lain di mana masyarakat dibungkam namun kehidupan dijamin atau sebaliknya bebas berpendapat namun tidak dilindungi negara.

“di negara China masyatakat dibungkam tapi kehidupannya dijamin, di Amerika kami boleh demo tapi masyarakat tidak djamin oleh negara” ujar Karina dengan nada sedih.

“namun di Indonesia saudara kami demo ditangkap, berkumpul mengeluarkan pendapat di kriminalisasi tapi kehidupan masyarakatnya tidak di jamin” lanjutnya.

Karina menyoroti peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang membuat girik tidak lagi berfungsi sebagai bukti kepemilikan tanah sehingga warga rentan digusur kapan saja.

Ia menyatakan bahwa negara terasa seperti dijajah bukan oleh pihak asing melainkan oleh kekuatan di dalam negeri sendiri.

Menurut pandangan diaspora saat ini yang tampak berkuasa adalah institusi kepolisian yang dinilai telah melecehkan Mahkamah Konstitusi dan Presiden tanpa ada respons tegas.

Karina kemudian membacakan pernyataan sikap bersama diaspora FTA yang dirumuskan melalui rapat virtual dan ditandatangani perwakilan dari 21 negara.

Pernyataan tersebut memuat tujuh tuntutan utama yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Mahkamah Konstitusi serta seluruh elemen bangsa.

Tuntutan pertama secara tegas meminta Presiden segera mengganti Kapolri karena dinilai gagal menjalankan mandat konstitusional dan menunjukkan pembangkangan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan.

Tuntutan lainnya mencakup koreksi total tata kelola pemerintahan perombakan kabinet penegakan supremasi sipil serta penguatan keadilan substantif dalam penerapan hukum pidana.

Forum Tanah Air juga mendesak Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang untuk segera mendorong pembentukan UU Contempt of Court guna menegakkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Pada bagian akhir pernyataan diaspora mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan kontrol langsung terhadap kekuasaan mengingat DPR dinilai telah kehilangan kepercayaan publik.

Karina menegaskan bahwa pernyataan ini bukan serangan politik melainkan peringatan kebangsaan agar negara tidak terus mengalami kemunduran supremasi sipil.

Gatot Nurmantyo menyampaikan rasa terharu atas kepedulian diaspora yang dinilainya lebih tajam dan elegan dalam mengamati kondisi tanah air.

Pertemuan ditutup dengan penyerahan dokumen pernyataan sikap bersama diaspora kepada Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga