[BREAKING NEWS] Aktris Albania Gugat Pemerintah: Wajah dan Suara Digunakan Tanpa Izin untuk Avatar Menteri AI Diella

 

Repelita Tirana - Aktris Albania Anila Bisha menggugat pemerintah negara itu karena menggunakan wajah serta suaranya secara tidak sah untuk menciptakan avatar menteri kecerdasan buatan bernama Diella tanpa persetujuan penuh darinya.

Pada 11 September 2025 Anila Bisha sedang bersama keluarga di rumah ketika menyaksikan siaran langsung pengumuman kabinet baru oleh Perdana Menteri Edi Rama dan tiba-tiba melihat dirinya muncul sebagai sosok menteri virtual dalam bentuk tiga dimensi di layar televisi.

Avatar bernama Diella yang ditunjuk sebagai menteri virtual pertama di Albania menggunakan wajah serta suara milik Bisha yang merupakan aktris berpengalaman selama empat puluh tahun di dunia hiburan.

Bagi pemerintah Albania langkah ini dianggap sebagai terobosan inovatif dalam pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pemerintahan sementara bagi Bisha hal tersebut sangat mengganggu privasi dan identitas pribadinya.

Pertama-tama saya tertawa namun saya tidak memahami konsekuensi yang akan timbul.

Sebelumnya Diella hanya berfungsi sebagai asisten digital sederhana di portal e-Albania yang membantu warga mengakses berbagai layanan publik pemerintah.

Menurut dokumen pengadilan Bisha menandatangani kontrak pada Desember 2024 yang mengizinkan penggunaan citra dan suaranya sebagai avatar asisten digital e-Albania hanya untuk jangka waktu satu tahun.

Bisha menyatakan bahwa ia sama sekali tidak diberitahu bahwa citra serta suaranya akan digunakan untuk sosok menteri kecerdasan buatan.

Pengacara Bisha Aranit Roshi menjelaskan bahwa kontrak tersebut bersifat eksklusif dan terbatas sehingga citra serta suara kliennya tidak boleh dipakai untuk produk atau tujuan lain di luar kesepakatan.

Pemerintah Albania menolak semua tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa klaim Bisha tidak berdasar serta keputusan akhir akan ditentukan oleh pengadilan.

Inti dari kasus ini adalah pelanggaran data pribadi.

Elton Peppo dosen Fakultas Hukum Universitas Tirana menyatakan bahwa berdasarkan undang-undang perlindungan data Albania yang mengadopsi standar Uni Eropa gambar dan suara seseorang termasuk data pribadi yang penggunaannya harus sesuai kontrak.

Penggunaan di luar jangka waktu atau tujuan yang disepakati dalam kontrak merupakan pelanggaran.

Bisha memohon kepada Pengadilan Administrasi agar penggunaan citra serta suaranya ditangguhkan sampai putusan akhir namun permohonan tersebut ditolak pada Senin 23 Februari 2026.

Dalam gugatannya Bisha menjadikan Dewan Menteri Badan Nasional untuk Informasi Masyarakat AKSHI perusahaan swasta pembuat avatar serta Perdana Menteri Edi Rama sebagai pihak tergugat.

Selain penangguhan Bisha juga menuntut ganti rugi sebesar satu juta euro atau sekitar dua puluh miliar rupiah.

Selama beberapa bulan terakhir banyak orang yang memanggilnya sebagai Menteri Diella di tempat umum sehingga mengaburkan batas antara identitas asli dan versi digitalnya.

Mark Marku dekan Fakultas Sejarah dan Filologi Universitas Tirana menyebut kasus ini sebagai bentuk duplikasi identitas yang tidak semestinya terjadi.

Gambaran yang sama dengan Anda tidak berarti Anda menjual kepribadian Anda.

Setelah diangkat menjadi menteri Diella kerap muncul di layar besar parlemen Albania serta berbagai acara publik domestik dan internasional untuk berbicara atas nama negara.

Bisha mengaku khawatir dengan pernyataan yang mungkin disampaikan oleh kembaran digitalnya terutama ketika tampil di parlemen.

Secara internasional proyek ini mendapat pengakuan ketika Diella memenangkan Global Future Fit Seal pada World Governments Summit di Dubai pada Februari 2026 dari lebih seribu lima ratus peserta di lebih seratus negara.

Meski demikian secara teknis Diella masih berstatus chatbot dengan parameter terbatas dan belum ada bukti bahwa ia menjadi pembuat keputusan otonom.

Ahli teknologi informasi Besmir Semanaj menyatakan bahwa belum ada informasi publik mengenai apakah Diella telah dilatih sebagai sistem independen.

Perdana Menteri Edi Rama pernah menjanjikan era baru di mana lelang publik bebas korupsi dan dana publik sepenuhnya transparan melalui penggunaan Diella.

Namun avatar ini merupakan bagian dari ekosistem tata kelola digital yang dikelola AKSHI yang juga mengawasi portal e-Albania basis data publik serta proses pengadaan pemerintah.

Pada Desember 2025 Pengadilan Khusus Korupsi dan Kejahatan Terorganisir GJKKO memerintahkan tahanan rumah terhadap pejabat senior AKSHI dalam penyelidikan dugaan korupsi serta penyalahgunaan jabatan terkait lelang dan kontrak infrastruktur digital.

Penyelidikan terhadap AKSHI terpisah dari gugatan Bisha tetapi menurut pakar media Mark Marku tuduhan tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem digital termasuk Diella.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga