Bhima Yudistira Tak Percaya Tim Ekonomi Prabowo, Nilai ART AS–Indonesia Dijual Terburu-buru dan Korbankan Kedaulatan Nasional

 

Repelita Jakarta - Kritik tajam terhadap Agreement of Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali mencuat setelah Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudistira menyatakan kekecewaan mendalam terhadap kinerja tim ekonomi pemerintahan.

Bhima secara terbuka mengaku sudah tidak lagi mempercayai tim ekonomi yang memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum penandatanganan perjanjian tersebut.

Ia menilai proses negosiasi ART berlangsung terlalu cepat dan tergesa-gesa padahal Mahkamah Agung Amerika Serikat sedang memproses putusan krusial terkait kebijakan tarif impor.

"Saya sudah enggak percaya lagi ya dengan tim, terutama tim ekonomi yang memberikan input kepada Pak Prabowo," ungkap Bhima dalam Podcast Madilog.

Menurut Bhima tim ekonomi tersebut bahkan telah menjual kedaulatan ekonomi serta ketahanan nasional Indonesia melalui kesepakatan yang diambil.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak selaras dengan visi awal Presiden Prabowo sehingga pesan utamanya adalah segera mengganti tim negosiator yang dianggap gagal.

Bhima membandingkan sikap Indonesia dengan India yang memilih menunggu kepastian putusan Mahkamah Agung AS sebelum memutuskan langkah dagang strategis.

Ia menyoroti bahwa tim Indonesia justru tidak menahan diri di tengah dinamika global yang tidak menentu sehingga berpotensi merugikan kepentingan nasional.

Bhima juga menduga adanya misinformasi atau misfeeding yang disampaikan kepada Presiden Prabowo terkait substansi perjanjian tersebut.

Ia menilai substansi ART bertentangan dengan semangat kemandirian ekonomi nasional karena sejumlah pasal berpotensi merugikan BUMN serta agenda kemandirian yang selama ini menjadi prioritas pemerintah.

Bhima melihat ART dan keputusan bergabung dengan Board of Peace sebagai satu paket kebijakan yang menjadi tidak relevan pasca putusan Mahkamah Agung AS keluar.

Ia mengindikasikan adanya indikasi menusuk dari belakang terhadap Presiden Prabowo dalam proses penyusunan dan penyampaian informasi mengenai ART.

Bhima menyinggung perbedaan sikap di lingkaran dalam pemerintahan termasuk antara tim ekonomi dan figur kunci lainnya meskipun semua faksi seharusnya bersatu menyampaikan informasi secara utuh.

Beberapa nama seperti Airlangga Hartarto dan Rosan Roeslani disebut memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan tim ekonomi.

Selain perdagangan dan energi Bhima juga mengkritik dampak ART terhadap kedaulatan digital Indonesia yang dinilai terancam serius.

Ia menyebut adanya pembatasan pengembangan infrastruktur 5G 6G pembangunan data center serta industri semikonduktor tanpa persetujuan dari pihak Amerika Serikat.

Menurut Bhima hal tersebut membuat Indonesia berisiko kehilangan peluang besar di sektor ekonomi digital sehingga kedaulatan digital telah diserahkan secara bulat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga