Pro Kontra Aksi Pasha Ungu 'Semprot' Veronica Tan di Rapat DPR, sampai Dituding Cari Panggung

Repelita Jakarta - Aksi anggota Komisi VIII DPR Pasha Ungu yang menyela penjelasan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan memicu berbagai tanggapan pro dan kontra di masyarakat. Insiden yang terjadi dalam rapat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat tersebut menampilkan ketegangan antara fungsi pengawasan legislatif dengan penyampaian kebijakan eksekutif. Banyak pihak yang memperdebatkan apakah sikap tegas Pasha Ungu tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan atau melampaui batas kesantunan berdiskusi.

Sebagian kalangan mendukung sikap Pasha Ungu dengan alasan bahwa anggota DPR memiliki kewajiban untuk menegur pejabat eksekutif apabila dianggap menyimpang dari substansi pembahasan. Mereka menilai bahwa tindakan tersebut mencerminkan keseriusan legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dalam konteks demokrasi, interaksi semacam ini dianggap wajar sebagai bagian dari check and balances antara lembaga negara.

Di sisi lain, muncul kritik yang menilai cara Pasha Ungu menyampaikan teguran tersebut kurang sesuai dengan tata krama berdiskusi di forum resmi. Beberapa pengamat menyoroti nada bicara dan pemilihan kata yang dinilai terlalu keras dalam menyampaikan koreksi. Kritik ini berpendapat bahwa meskipun substansi teguran mungkin benar, cara penyampaiannya harus tetap menjaga etika komunikasi antar pejabat negara.

Bahkan muncul tuduhan dari sebagian kalangan bahwa aksi Pasha Ungu tersebut lebih dimotivasi oleh keinginan mencari perhatian publik daripada kepentingan substantif. Mereka menilai bahwa sebagai mantan personel grup musik yang terbiasa dengan panggung, Pasha Ungu dinilai masih membawa gaya komunikasi yang lebih cocok untuk dunia hiburan. Tuduhan ini menyebutkan bahwa insiden tersebut sengaja dibuat untuk mendapatkan sorotan media dan publik.

Namun pendukung Pasha Ungu membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa sebagai anggota DPR terpilih, dia memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan kritik konstruktif. Mereka menekankan bahwa substansi teguran mengenai perbedaan antara tugas Kementerian PPPA dengan Komnas Perempuan merupakan persoalan penting yang perlu diklarifikasi. Menurut mereka, fokus seharusnya pada isu yang diangkat bukan pada persona pelaku.

Veronica Tan sendiri telah memberikan penjelasan bahwa perspektif perempuan seharusnya menjadi perhatian semua kementerian bukan hanya tanggung jawab Kementerian PPPA. Pernyataan ini yang kemudian ditanggapi secara kritis oleh Pasha Ungu yang mempertanyakan pemahaman bersama mengenai mandat rapat. Dialog antara keduanya menunjukkan kompleksitas koordinasi antar lembaga dalam menangani isu strategis seperti pemberdayaan perempuan.

Perdebatan publik ini mencerminkan dinamika demokrasi Indonesia di mana interaksi antar pejabat negara selalu menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk menilai apakah sikap tegas legislatif diperlukan untuk mengoreksi eksekutif atau justru menjadi contoh komunikasi yang tidak produktif. Yang jelas, insiden ini mengingatkan semua pihak tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara ketegasan pengawasan dan etika komunikasi dalam forum resmi negara.

Terlepas dari pro kontra yang muncul, insiden ini memberikan pelajaran berharga mengenai tata kelola komunikasi antar lembaga negara. Dialog yang konstruktif dan saling menghormati tetap menjadi kunci untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua belah pihak diharapkan dapat mengambil hikmah dari kejadian ini untuk membangun komunikasi yang lebih baik ke depannya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga